Kasus pemerkosaan dan penganiayaan anak asuh di panti asuhan Buleleng memicu sorotan keras DPRD Bali. Minimnya pengawasan disebut menjadi celah terjadinya kekerasan terhadap anak-anak yang seharusnya dilindungi.
Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali pun meminta Dinas Sosial provinsi maupun kabupaten/kota memperketat pengawasan terhadap pengurus yayasan panti asuhan di wilayah masing-masing.
Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta, menilai kejadian tersebut menjadi salah satu dampak minimnya pengawasan pemerintah terhadap panti asuhan. Ia menyayangkan kasus itu justru menimpa anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Ya karena kurang pengawasan ini, secara berkala harus diawasi oleh dinas terkait kemudian lingkungan terdekat lah ada kepala desa dan sebagainya kan nggak ada larangan diawasi," kata Suwirta, Selasa (31/3/2026).
Menurutnya, selain Dinas Sosial, kepala daerah juga memiliki kewajiban melakukan pengawasan dengan rutin menyambangi panti asuhan di wilayahnya. Dengan demikian, komunikasi antara pemerintah dan masyarakat sekitar dapat terjalin, sehingga hal-hal mencurigakan bisa terdeteksi lebih awal.
"Namanya saja yayasan jadi interaksi sosialnya harus terbuka kan nggak boleh panti seperti tertutup," imbuh mantan Bupati Klungkung itu.
Suwirta menambahkan, intensitas pengawasan turut memengaruhi kinerja pengurus yayasan. Minimnya pengawasan dinilai dapat membuka celah bagi pengurus untuk tidak menjalankan pengelolaan anak asuh secara baik dan benar.
"Tapi untuk mengantisipasi penyalahgunaan kan cuma itu dalam operasionalnya kalau tidak diawasi longgar melonggar, apalagi melibatkan laki perempuan dan orang dewasa," bebernya.
Lebih lanjut, DPRD Bali akan mempelajari kembali persyaratan pendirian yayasan sosial. Evaluasi akan dilakukan jika ditemukan ketentuan yang dinilai masih lemah.
"Jadi dalam pendirian yayasan ada persyaratan nanti saya coba akan pelajari itu persyaratannya apa saja yang perlu dievaluasi kan gitu, diperketat pengawasan yayasannya," tandas politikus PDIP itu.
(dpw/dpw)










































