Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, meminta Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT), Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga, agar mengusut tuntas mafia bahan bakar minyak (BBM). Sebab, negara telah mengeluarkan begitu banyak uang hingga triliunan untuk BBM subsidi kepada rakyat.
"Nah, ini ada permainan bertahun-tahun. Ini saling berkaitan dengan TPPO, bagi saya ini adalah penghinaan. Kalau tidak segera mengambil keputusan, maka siapa lagi Pak Kapolda," tegas Soedeson Tandra dalam rapat dengar pendapat, Senin (28/10/2024) dikutip dari TV Parlemen.
Soedeson Tandra juga mengusulkan kepada Polda NTT agar tidak memecat Ipda Rudy Soik dari institusi Polri. Menurut Soedeson Tandra, kejadian yang sebenarnya, yaitu pelanggaran etik dan BBM ilegal adalah dua kasus yang berdiri sendiri. Namun, kemudian saling berkaitan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami mengusulkan bahwa terhadap pelanggaran etik, silakan, tetapi kalau boleh Pak Rudy Soik ini jangan sampai dipecat. Itu permohonan dari kami sehingga ini bisa menjawab aspirasi dari masyarakat NTT," ujar Soedeson Tandra.
Sebagai informasi, Rudy Soik dipecat seusai mengusut mafia BBM di NTT. Rudy Soik kemudian melawan dengan melaporkan Polda NTT ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Simak juga Video 'Ipda Rudy Soik Dijemput Paksa Provos Polda NTT':