.webp)
Aksi premanisme diduga dilakukan oleh ormas Patriot Garuda Nusantara (PGN) di Denpasar, Bali. Dalam aksinya, mereka membawa-bawa nama polisi dan Penjabat Gubernur Bali.
Adapun yang menjadi korban dari intimidasi ormas ini adalah pemateri dan peserta diskusi People's Water Forum (PWF) 2024 di Hotel Oranjje, Denpasar. Forum Air untuk Rakyat ini adalah acara tandingan World Water Forum (WWF) ke-10 yang digelar di Bali.
Berdalih instruksi gubernur, puluhan anggota ormas tersebut mengintimidasi peserta diskusi. Mereka memaksa agar acara tersebut dihentikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Puluhan orang yang memakai masker, kacamata hitam, dan helm merangsek masuk ke lokasi acara. Poster dan spanduk di dalam gedung diturunkan secara paksa.
Salah seorang pentolan ormas PGN, Pariyadi, beralasan pembubaran acara Forum Air untuk Rakyat berdasarkan Peraturan Gubernur Bali.
"Peraturan Gubernur melarang kegiatan seperti ini. Kami Patriot Garuda Nusantara menolak adanya kegiatan dan ini sudah tidak benar," ujar Pariyadi, Senin (20/5/2024).
Intimidasi dan represi PGN berlanjut pada hari kedua, Selasa (21/5/2024). Sejak pagi puluhan anggota ormas tersebut sudah berjaga di Hotel Oranjje .
Mereka melarang peserta diskusi masuk ke lokasi acara. Pemateri yang hendak mengisi diskusi di sana juga dilarang masuk. Sempat terjadi kericuhan di sana.
Ironinya, aksi anarkistis ormas ini dilakukan di depan aparat seperti polisi, Satpol PP, dan pecalang. Tetapi PGN leluasa melarang diskusi.
Pemateri Dilarang Masuk
Pendiri LBH Bali WCC sekaligus Pemerhati Anak dan Perempuan Ni Nengah Budawati diusir PGN. Budawati rencananya menjadi salah satu pemateri untuk acara PWF atau Forum Air untuk Rakyat yang digelar oleh Pro Demokrasi (Prodem) Bali di Denpasar.
"Kami cuma diskusi biasa ini untuk perempuan, lingkungan, dan air, terus kalau kami tidak bisa mengisi acara ini mana suratnya? Tidak ada katanya dari Polda mereka bilang," ujar Budawati saat ditemui awak media di depan lokasi acara forum tersebut, Selasa (21/5/2024).
Setelah itu, ia langsung menanyakan Polda Bali terkait hal itu. Namun, ia belum mendapatkan jawaban. Ketika berdialog dengan ormas tersebut, Budawati mengajak untuk berdiskusi bersama.
Dia menawarkan kepada ormas ini untuk mengawal kegiatan ini jika memang dicurigai mengganggu ketertiban umum. "Kalau memang ada omongan, kami atau ada gerakan yang mengancam ketertiban umum, kami tahu risikonya," lanjutnya.
Ia mengatakan ada anggota LBH Bali yang dipukul. Mantan hakim konstitusi Dewa Palguna yang menjadi narasumber di forum itu juga dilarang masuk.
"Tadi datang sama Pak Palguna jadi narasumber memang hari ini sesi saya dan ibu-ibu komunitas berjuang dapat air. Saya ajak ke sini memang diminta menjadi narasumber," jelasnya.
Pantauan detikBali di lokasi, Hotel Oranjje yang digunakan untuk pertemuan para aktivis itu ditutup oleh anggota PGN. Para jurnalis pun tidak diperbolehkan masuk dengan alasan tidak ada kepentingan.
Pintu masuk Hotel Oranjje ditutup menggunakan kursi kayu dan palang simbol setop. Mereka berjaga sambil duduk-duduk di pintu masuk itu.
Tampakpetugas Satpol PP dan para pecalang yang juga berjaga di halaman hotel.
Menurut sumber detikBali, setidaknya ada 20 orang aktivis yang ditahan di dalam Hotel Oranjje, bahkan tidak sedikit para peserta yang mengikuti acara, tertahan di dalam hotel.
Lakukan Kekerasan Verbal dan Fisik
Dalam membubarkan acara itu, PGN diduga melakukan kekerasan secara verbal maupun fisik kepada peserta diskusi.
"Pembubaran dilakukan dengan cara menerobos masuk ke lokasi diskusi, mencopot paksa atribut diskusi, dan melakukan intimidasi verbal dan fisik terhadap para peserta diskusi," ungkap Koordinator Denpasar Demokrasi Forum (DDF), Ignasius Darmawan, di Denpasar, Selasa (21/5/2024).
Ignasius mengatakan diskusi terbatas PWF dihadiri sejumlah aktivis, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat. Mereka berdiskusi mengenai masalah air di Bali, Indonesia, dan dunia. Namun, para peserta diskusi itu justru diintimidasi oleh PGN.
 Koordinator Denpasar Demokrasi Forum (DDF), Ignasius Darmawan, saat ditemui di Denpasar, Bali, Selasa (21/5/2024) sore. (Ahmad Firizqi Irwan/detikBali) Foto: Koordinator Denpasar Demokrasi Forum (DDF), Ignasius Darmawan, saat ditemui di Denpasar, Bali, Selasa (21/5/2024) sore. (Ahmad Firizqi Irwan/detikBali) |
Intimidasi yang dilakukan PGN selama dua hari. Ruang diskusi dikunci. Mereka juga mengusir tamu undangan, jurnalis, dan pembicara. Ignasius pun mengutuk keras tindakan itu.
"Kami mengutuk tindakan menjijikkan yang dilakukan oleh oknum ormas intoleran yang antidemokrasi dan telah merendahkan martabat dan hak asasi manusia (HAM) dan telah melanggar Pasal 28 UUD 1945," lanjutnya.
Ignasius bersama aktivis lainnya juga mengecam tindakan kepolisian di Bali yang membiarkan sikap arogansi dari ormas PGN. Ia meminta agar pihak berwajib menjamin hak warga negara untuk berkumpul dan menyatakan pendapat.
"Kami meminta untuk pihak kepolisian menindak tegas serta menangkap ormas-ormas yang melakukan tindakan intimidasi, persekusi, dan tindakan kekerasan lainnya terhadap warga sipil," pinta Ignasius.
Respons Menteri PUPR
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono buka suara soal tindakan anarkistis ormas PGN terhadap PWF. Basuki yang sebagai Ketua Harian World Water Forum (WWF) ke-10 itu meminta tak melarang kritikan PWF atas WWF karena justru akan mencoreng nama Indonesia.
"Itu haknya mereka (PWF) dah ngomong. Kalau dilarang, malah kita jelek. Malah Indonesia yang kena," kata Basuki di The Nusa Dua, Badung, Bali, Selasa (21/5/2024).
Basuki menuturkan PWF memang sudah sering melontarkan suara-suara sumbang terhadap forum air internasional itu sejak digelar kali keempat di Meksiko pada 2006. PWF juga mau menginterupsi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat akan membuka WWF ke-10.
"Saat opening ceremony (WWF ke-10) malah Pak Jokowi mau diinterupsi," tuturnya.
Meski begitu, Basuki memastikan kritikan PWF tidak akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan dan berbagai hal yang dibicarakan selama perhelatan WWF ke-10 di Bali. Namun, Basuki belum mengetahui duduk perkara aksi anarkistis PGN terhadap PWF.
"Menurut WWC (World Water Council), saya juga bersama WWC, (PWF) itu NGO (ormas) yang (dianggap mengganggu). Tadinya, (PWF) mau dicekal. Saya bilang, 'no' (jangan)," katanya.
(dpw/dpw)
