.webp)
Kapolresta Kupang Kota Kombes Rishian Krisna Budhiaswanto dicopot dari jabatannya. Namanya masuk dalam daftar perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) yang dimutasi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kamis (28/12/2023).
Berdasarkan telegram rahasia (TR) Kapolri Nomor 2865/XII/KEP/2023 itu, Krisna dimutasi sebagai Pamen Yanma Polri. Sementara, jabatan Kapolresta Kupang diisi oleh AKBP Aldinan Manurung yang sebelumnya menjabat Wakapolresta.
"Ya benar, mutasi itu untuk penyegaran organisasi," ujar Kabid Humas Polda NTT Kombes Ariasandy kepada Kamis malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ditanya soal pencopotan Krisna yang diduga terkait pemotongan anggaran Pemilu 2024 untuk anak buahnya, Ariasandy mengaku tidak mengetahuinya.
"Enggak tahu, kan enggak ada keterangan di TR dalam rangka pemeriksaan," ujar Ariasandy.
Dalam TR tersebut, ada pula nama Dirlantas Polda NTT Kombes Rahmat Hakim yang dimutasi sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Gakkum Korlantas Polri. Penggantinya, Kombes Restika Pardamean Nainggolan yang saat ini menjabat Kepala SPN Polda Kalimantan Selatan.
Selanjutnya, Dirpolairud Polda NTT Kombes Nyoman Budiarja dimutasi sebagai Analis Kebijakan Madya Bidang Polair Baharkam Polri dalam rangka pendidikan Sempimti Polri Dikreg ke-33 tahun anggaran 2024. Penggantinya ialah Wakil Dirpolairud Polda Bangka Belitung AKBP Irwan Deffi Nasution.
Diberitakan sebelumnya, Krisna diperiksa oleh Pengamanan Internal (Paminal) Mabes Polri. Dia diduga menilap dana Operasi Mantap Brata 2023 terkait pengamanan Pemilu 2024 yang seharusnya diberikan kepada personel di lapangan.
Informasi yang diperoleh detikBali, Krisna diperiksa sejak Rabu (21/12/2023). Kabid Humas Polda NTT Kombes Ariasandi membenarkan pemeriksaan tersebut. Namun, namun dia enggan merinci proses pemeriksaan itu.
"Ya kaitannya mengenai dana Operasi Mantap Brata. Kita sama-sama tunggu saja bagaimana hasil (pemeriksaan) resminya nanti," kata Ariasandy kepada detikBali, Minggu (24/12/2023).
Sumber detikBali di internal kepolisian menyebut Rishian Krisna diduga memotong dana Operasi Mantap Brata untuk pengamanan Pemilu 2024. Seharusnya, personel Polresta Kupang Kota di lapangan mendapat honor Rp 5,8 juta, tapi yang mereka terima hanya Rp 2 juta.
"Itu untuk anggaran pengamanan Pemilu tahap pertama untuk 600 personel," ungkap sumber tersebut.
Krisna juga disebut memaksa anggotanya untuk meneken kuitansi penerimaan. Bagi anggota yang menolak, maka akan disanksi atau dimutasi. Salah satu personel yang menolak tanda tangan kini dimutasi ke Pos Polisi Bimoku, Polsek Kelapa Lima.
"Jadi ada pemeriksaan dari Irwasum Polda NTT untuk 16 orang, ada satu yang tidak mau tanda tangan, makanya langsung dimutasi," jelasnya.
Selain itu, tunjangan untuk para Bhabinkamtibmas pun juga dipotong tanpa alasan yang jelas. "Jadi tunjangan untuk Bhabinkamtibmas juga dipotong, ada anggota yang mengadu ke saya bahwa 'komandan, kalau kami informasikan begini, kami aman tidak?' Jadi saya bilang aman," tuturnya.
(hsa/hsa)
