.webp)
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi konflik antara warga Kampung Tua melawan aparat di Rempang, Kepulauan Riau (Kepri). Satgas tersebut akan menyelesaikan konflik dengan dua pendekatan.
"Pemerintah sudah membentuk satgas untuk menyelesaikan (konflik Rempang) dengan baik. Intinya, bahwa kalau kita lihat ada dua penyelesaian. Ada penyelesaian yudisial oleh satgas itu, tapi ada juga pendekatan nonyudisial," kata Moeldoko di Pelabuhan Sanur, Bali, Jumat (22/9/2023).
Moeldoko memandang, banyak warga yang bentrok melawan aparat karena mengira tanah yang mereka tempati adalah milik pribadi. Sehingga mereka menolak untuk direlokasi dengan melawan aparat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Belakangan, lanjut Moeldoko, masyarakat Kampung Tua menyadari kesalahan mereka. Dia mengatakan, banyak warga yang mengaku tertipu dengan membeli atau menguasai tanah milik negara.
"Banyak dari temen-temen (warga Kampung Tua) yang sadar, memahami bahwa dia telah salah membeli. Akhirnya dengan kesadarannya sendiri menyerahkan tanpa ada sebuah proses," kata Moeldoko.
Untuk itu, dia mengimbau kepada masyarakat yang telah salah menguasai tanah milik negara, agar segera mengembalikan ke pemerintah. Soal kompensasi, Moeldoko mengatakan, masyarakat dapat membicarakan hal itu dengan pohak terkait.
"Soal kompensasi, bisa dibicarakan dengan pihak yang terkait lah. Jadi, saya pikir, bagi masyarakat yang tertipu atau salah membeli, sebaiknya menyerahkan saja. Karena pada akhirnya, akan terlihat siapa yang menjual," ujarnya.
Soal bentrok melawan aparat, Moeldoko mengakui memang ada salah komunikasi antara pihak pemerintah dengan warga. Pemerintah terlalu menggampangkan upaya sosialisasi dan komunikasi dengan warga yang akan direlokasi.
Hal itu memicu beberapa warga yang mencoba melawan dengan mengerahkan massa. Meski begitu, Moeldoko menyatakan dirinya mencoba memahami situasi dan melakukan pendekatan non-yudisial tadi.
"KSP (Kepala Staf Kepresidenan) berusaha untuk memahami situasi. Kami coba dari pendekatan non-yudisialnya. Ada pihak-pihak yang bisa kami komunikasikan. Sudahlah untuk kepentingan dan masyarakat yang lebih besar, daripada menghadapi persoalan hukum," tuturnya.
(dpw/hsa)
