.webp)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk membahas polemik pembangunan Rempang Eco-City, Batam. Pertemuan tersebut digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/9/2023).
Dilansir dari detikNews, para menteri mulai memasuki Istana sejak pukul 09.30 WIB. Beberapa menteri yang hadir, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, hingga Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
"Rempang," kata Siti singkat sebelum memasuki Istana Kepresidenan, Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, Bahlil irit bicara saat ditanya ihwal pertemuan dengan Presiden Jokowi itu. Meski begitu, Bahlil berjanji memberi penjelasan setelah rapat terbatas (ratas).
"Ratas, ratas ya. Nanti kita lihat. Setelah rapat saya kasih keterangan pers," ujar Bahlil.
Sebagai informasi, relokasi warga untuk pembangunan Rempang Eco-City, Batam, memicu polemik. Warga setempat menolak relokasi hingga menimbulkan kericuhan.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengatasi konflik antara warga Kampung Tua melawan aparat di Rempang. Menurutnya, satgas tersebut akan menyelesaikan konflik dengan pendekatan yudisial dan nonyudisial.
"Pemerintah sudah membentuk satgas untuk menyelesaikan (konflik Rempang) dengan baik. Intinya, bahwa kalau kita lihat ada dua penyelesaian. Ada penyelesaian yudisial oleh satgas itu, tapi ada juga pendekatan nonyudisial," kata Moeldoko di Pelabuhan Sanur, Denpasar, Bali, Jumat (22/9/2023).
Moeldoko menyebut banyak warga yang menolak saat hendak direlokasi karena mengira tanah yang mereka tempati adalah milik pribadi. Akibatnya, bentrok pun tak terhindarkan.
Moeldoko mengakui memang ada salah komunikasi antara pihak pemerintah dengan warga. Pemerintah terlalu menggampangkan upaya sosialisasi dan komunikasi dengan warga yang akan direlokasi. Hal itu memicu beberapa warga yang mencoba melawan dengan mengerahkan massa.
"KSP (Kepala Staf Kepresidenan) berusaha untuk memahami situasi. Kami coba dari pendekatan non yudisialnya. Ada pihak-pihak yang bisa kami komunikasikan. Sudahlah untuk kepentingan dan masyarakat yang lebih besar, daripada menghadapi persoalan hukum," tandasnya.
(iws/iws)
