.webp)
BEM PM dan mahasiswa Universitas Udayana (Unud) bakal menggelar audiensi hingga aksi turun ke jalan pada Rabu (15/3/2023). Hal ini buntut Rektor Unud I Nyoman Gde Antara ditetapkan tersangka kasus dugaan korupsi Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2018.
"Kalau jumlah yang hadir kami belum tahu. Kami berharap seluruh mahasiswa, ketika mereka merasa memiliki kampus ini ya harusnya ikut turun ke jalan. Besok kami ada aksi konkret, bukan hanya simbolis," kata Ketua BEM PM Unud I Putu Bagus Padmanegara, Selasa (14/3/2023).
Ia menuturkan BEM PM Unud akan terlebih dahulu melakukan audiensi di Auditorium Widya Sabha, Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Bali. Rencananya bertemu pimpinan rektorat hingga dekanat Unud.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami menyiapkan isu hari ini dan memang itu menjadi poin untuk disampaikan. Kami pastikan isu tidak menguap begitu saja. Jadi, besok harus ada berita acara dan hasil konkret," ucap Bagus.
Jika audiensi dan aksi tersebut tidak membuahkan hasil, Bagus mengatakan, mahasiswa akan terus menuntut dan bergerak hingga ada kesepakatan penghapusan SPI. Tiga isu penting tuntutan para mahasiswa, ialah fasilitas perkuliahan, kasus dugaan korupsi SPI, dan ditetapkannya rektor Unud sebagai tersangka korupsi SPI.
"Kalau besok belum ada hasil, kami akan tuntut terus. Bagaimana pun juga ini untuk mahasiswa," tegasnya. Terpenting, ia mengatakan harus ada hasil konkret tentang fasilitas kampus, yang dirasa tidak sebanding dengan biaya kuliah.
"Bukan hanya sekadar janji kosong dan bukan hanya lempar-lemparan tanggung jawab. Tapi, memang benar fasilitas diperbaiki. Kami membayar SPI mahal-mahal, apakah hanya untuk menerima fasilitas rusak? Kami ingin itu semua diperbaiki dan ada jalan keluar," tuntutnya.
Bagus menduga kondisi fasilitas di kampus saat ini berhubungan dengan kasus korupsi SPI. Para mahasiswa juga menduga akan muncul oknum-oknum lain yang terbukti terlibat kasus tersebut.
Sebab, sambung Bagus, rektor Unud telah ditetapkan sebagai tersangka dalam posisinya sebagai WR1 saat itu. Sehingga, otomatis WR1 yang menjabat saat ini akan terkena kasus yang sama.
"Kalau memang (posisi Antara sebagai) rektor, otomatis rektor terdahulu juga harus kena. Harus dilihat secara transparan dan benar-benar objektif. Kami desak kejati mengusut tuntas, jangan sampai berhenti di Prof Antara," terangnya.
"Karena memang beliau salah satu yang kami duga. Masih ada orang-orang lain lagi yang bermain, sehingga ketika beliau sebagai ketua panitia (penerima mahasiswa baru) otomatis masih ada atasan-atasan (diduga terlibat)," imbuhnya.
(irb/BIR)
