.webp)
Peluang kerja bagi pekerja migran Indonesia (PMI) asal Bali di luar negeri disebut terbuka lebar. Namun, biaya keberangkatan menjadi kendala bagi calon PMI dari keluarga kurang mampu. DPRD Bali pun mendorong skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk membantu pembiayaan tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Bali I Nyoman Suwirta mengatakan sejumlah agen saat ini bahkan telah meminta tenaga kerja yang siap diberangkatkan. Menurutnya, peluang tersebut dapat menjadi salah satu akses bagi masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan dan keluar dari kemiskinan.
"Ada sektor penerbangan, spa, kemudian ada di kapal, sudah banyak. Agen-agen sekarang sudah banyak yang minta untuk tenaga kerja yang siap diberangkatkan," kata Suwirta di Gedung DPRD Bali, Senin (28/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu disampaikan Suwirta setelah Rapat Anggaran Komisi IV DPRD Bali bersama Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bali. Ia mengatakan penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial, tetapi juga perlu dilakukan dengan membuka akses pekerjaan.
Namun, menurut Suwirta, kesempatan tersebut belum tentu bisa dimanfaatkan masyarakat kurang mampu karena adanya biaya yang harus dibayarkan sebelum keberangkatan. Karena itu, ia mendorong adanya skema pembiayaan yang memungkinkan calon PMI memperoleh dana talangan terlebih dahulu.
Untuk biaya keberangkatan, Suwirta mengusulkan pembiayaan dapat melibatkan lembaga keuangan. Biaya tersebut nantinya ditalangi, kemudian pembayaran dilakukan dari penghasilan PMI setelah bekerja.
"Agar nanti gaji mereka biar dipotong, ditransfer, langsung ke bank pemberi kredit. Saya berharap KUR sudah ada BPD Bali yang mampu melakukan tugas-tugas itu," katanya.
Menurut Suwirta, LPD, koperasi, hingga lembaga keuangan adat juga dapat dilibatkan dalam skema tersebut. Ia menyebut pelibatan lembaga adat memungkinkan karena Bali memiliki struktur sosial dan kelembagaan adat yang kuat.
Meski demikian, Suwirta tidak secara khusus mendorong seluruh masyarakat miskin untuk bekerja ke luar negeri. Ia menyebut kesempatan kerja di daerah sendiri tetap perlu diutamakan.
"Tapi tetap anjuran saya kan untuk menjadi tenaga di daerah kita sendiri dulu. Ya kalau ingin cepat dan instan, silakan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Disnaker ESDM Bali Ida Bagus Setiawan mengatakan pemerintah memang sedang mendiskusikan kemungkinan penerapan KUR bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI) di Bali.
Setiawan menyebut pemerintah pusat telah memiliki program KUR untuk CPMI agar tidak terhambat saat pra keberangkatan. Pihaknya kemudian berdiskusi dengan BPD dan pemerintah kabupaten/kota untuk melihat kemungkinan program tersebut diterapkan di Bali.
"Kita sudah sebenarnya berdiskusi dengan manajemennya Bank BPD Bali, dan dengan teman-teman di kabupaten-kabupaten. Bisa nggak KUR ini diimplementasikan?" kata Setiawan.
Namun, menurutnya, masih ada sejumlah hal yang perlu dirumuskan sebelum skema tersebut diterapkan. Salah satunya terkait jaminan apabila terjadi wanprestasi.
"Nah salah satu tantangannya pasti jaminan, kan ini ya, untuk keberlanjutan seandainya ada wanprestasi seperti apa, siapa yang menjamin, dan sebagainya," ujarnya.
Setiawan mengatakan pengalaman tahun-tahun sebelumnya menunjukkan persoalan jaminan menjadi salah satu hal yang perlu dibahas sebelum skema pembiayaan diterapkan.
Menurutnya, pemerintah perlu duduk bersama untuk merumuskan skema yang dapat memprioritaskan masyarakat miskin atau prasejahtera. Pelibatan lembaga adat juga disebut dapat menjadi salah satu pilihan yang dikaji.
"Yang berikutnya tentunya Bali ini kan unik, kalau bisa terikat dengan adat, melibatkan adat kan jaminannya kan lebih ini, lebih kuat," katanya.
Ia menjelaskan pihak yang berpotensi memberikan dana talangan adalah Himbara maupun bank pemerintah daerah. Namun, pihaknya mendorong agar BPD dapat mengambil peran sehingga pembiayaan tersebut juga dapat mendukung perputaran ekonomi di Bali.
"Nah kita sebenarnya akan dorong BPD sebenarnya, karena bank pemerintah kita, supaya putaran uangnya juga di Bali," jelasnya.
Meski demikian, Setiawan menegaskan belum ada data mengenai CPMI asal Bali yang telah menggunakan skema KUR tersebut. Pembahasan sejauh ini baru sampai pada tahap pengumpulan informasi dan diskusi mengenai potensi penerapannya.
"Ini belum, karena kemarin baru kita coba kumpulkan, diskusikan, ada potensi peluang untuk direalisasikan. Ini belum ada update lagi," pungkasnya.
