detikBali

Warga Klungkung Takut Pajak Saat Didata Sensus Ekonomi 2026

Terpopuler Koleksi Pilihan

Warga Klungkung Takut Pajak Saat Didata Sensus Ekonomi 2026


Fatih Kudus Jaelani - detikBali

Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Klungkung, Klungkung, Bali, Rabu (2/9/2026). (Fatih Kudus Jaelani/detikBali).
Foto: Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Klungkung, Klungkung, Bali, Rabu (2/9/2026). (Fatih Kudus Jaelani/detikBali).
Klungkung -

Petugas Sensus Ekonomi 2026 Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Klungkung menemukan warga yang masih khawatir dengan urusan pajak saat didata. Hal ini menjadi salah satu catatan BPS Klungkung saat melakukan penyisiran ulang pendataan di lapangan.

"Masyarakat ragu karena takut pajak. Berbagai berita itu menggiring opini mereka sehingga agak waswas dengan kedatangan petugas. Tapi berjalannya waktu, rasa waswas itu berkurang karena makin banyak orang yang didata membuktikan bahwa sensus ini aman," kata Kepala BPS Klungkung Anak Agung Gede Dirga Kardita saat diwawancarai, Rabu (2/9/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menurutnya, minimnya sosialisasi juga menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat mudah terpengaruh informasi di media sosial. Akibatnya, petugas sempat kesulitan masuk ke sejumlah wilayah untuk melakukan pendataan.

"Kendala di lapangan mungkin sosialisasi yang kurang, sehingga masyarakat mudah terprovokasi informasi di media sosial. Di awal itu tantangannya besar banget. Petugas kami susah masuk karena kepercayaan responden yang masih ragu," tambahnya.

ADVERTISEMENT

Namun, seiring berjalannya waktu dan makin banyaknya warga yang didata, kekhawatiran tersebut perlahan mereda. Tantangan lain yang dihadapi BPS Klungkung adalah keberadaan kantor pusat dari sejumlah pengusaha kawasan pariwisata-seperti di Nusa Penida dan Lembongan-yang berdomisili di luar daerah, seperti Denpasar atau Jakarta.

Kondisi ini membutuhkan proses komunikasi dan koordinasi yang relatif panjang. Selain itu, tingginya intensitas kegiatan adat dan keagamaan di Bali selama masa pendataan turut memengaruhi kelancaran di lapangan.

"Juli-Agustus itu hari rayanya banyak banget, sehingga kesibukan masyarakat di lapangan menjadi penghambat juga. Petugas kami kan ketika ada hari raya atau ngaben merasa segan atau tidak enak datang ke rumah warga. Di sisi lain, warga juga sedang sibuk," tuturnya.

Proses verifikasi data (on desk) yang berjalan simultan dengan penyisiran lapangan bertujuan memastikan validitas angka dari pencacahan.

"Misalnya ada pedagang kopi tapi omsetnya tertulis besar karena petugas salah memasukkan angka nol. Yang harusnya Rp 100 ribu dimasukkan Rp 100 juta. Nah, itu yang sedang kami cek sekarang melalui verifikasi on desk," paparnya.

Dirga Kardita memastikan seluruh aktivitas ekonomi, baik usaha perhotelan, homestay, perorangan, berizin maupun belum berizin, akan terekam secara komprehensif.

"Mau punya izin atau tidak, milik perorangan atau pengusaha, tinggal di Klungkung atau tidak, semua pasti ter-capture dan datanya akan ada nanti," pungkas Dirga Kardita.

Ia juga menegaskan berakhirnya jadwal sensus per 31 Agustus bukan berarti proses pendataan langsung dihentikan begitu saja tanpa evaluasi. Pihaknya menginstruksikan seluruh petugas untuk menyisir kembali area pendataan.

"Selesai itu belum tentu final. Konsep sensus itu tidak boleh ada yang terlewat, semua harus tercacah. Bedanya dengan survei yang hanya mengambil sampel, sensus harus mencakup seluruhnya," tegasnya.

Penyisiran ini dilakukan berbarengan dengan verifikasi data (on desk) oleh tim di kantor BPS guna meminimalisasi kesalahan input angka. Pihaknya saat ini juga masih merapikan seluruh data yang masuk dari lapangan.

"Kami lagi ngerekap-ngerekap hari ini. Besok atau nanti malam baru ada data pastinya," tambah Dirga Kardita.

Proses finalisasi dan penyisiran data ini diperkirakan berlangsung selama satu bulan ke depan sebelum hasil rekapitulasi resmi disajikan.



(nor/nor)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan









Hide Ads
LIVE