detikBali

Lapak Nunggak Disikat, Dispar Mataram Segel di Loang Baloq

Terpopuler Koleksi Pilihan

Lapak Nunggak Disikat, Dispar Mataram Segel di Loang Baloq


Nathea Citra - detikBali

Suasana Taman Loang Baloq saat momentum Lebaran Topat, Sabtu (28/3/2026) sore.
Suasana Taman Loang Baloq, Mataram, NTB. (Foto: Nathea Citra/detikBali)
Mataram -

Dinas Pariwisata (Dispar) Mataram mulai bertindak tegas menyasar pedagang yang menunggak sewa lapak. Sejumlah lapak di kawasan wisata Taman Loang Baloq disegel, seiring lesunya realisasi retribusi pariwisata pada kuartal pertama 2026.

Langkah ini diambil setelah banyak pedagang belum melunasi kewajiban sewa sejak awal tahun. Kondisi tersebut ikut menekan capaian retribusi yang masih jauh dari target.

Kepala Dispar Mataram Cahya Samudra mengatakan, penyegelan dilakukan sesuai prosedur sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami menjalankan arahan pimpinan, untuk tegas dalam peningkatan PAD. Penyegelan ini dilakukan sesuai dengan prosedur. Setelah penyegelan, ada pedagang yang langsung melunasi tunggakannya," kata Cahya, Jumat (24/4/2026).

ADVERTISEMENT

Cahya mengungkapkan, total tunggakan pedagang lapak kuliner di Taman Loang Baloq mencapai Rp 450 ribu. Menurutnya, langkah ini menjadi peringatan keras bagi pedagang lain agar tidak mengabaikan kewajiban sewa lapak di lahan milik pemerintah.

"Ini jadi bukti bahwa pemerintah tidak main-main dalam optimalisasi PAD," jelasnya.

Berdasarkan data Dispar Mataram, tarif sewa lapak di kawasan wisata Loang Baloq bervariasi. Lapak kuliner di bagian selatan dikenai Rp 450 ribu per bulan, sedangkan lapak souvenir di bagian utara dipatok Rp 300 ribu per bulan.

Hingga April 2026, realisasi retribusi sektor pariwisata baru menyentuh Rp 200 juta atau sekitar 13 persen dari target Rp 800 juta.

"Target tahun ini sama seperti tahun sebelumnya, Rp 800 juta. Kami optimis bisa mengejar target di tahun ini," sambung Cahya.

Sebelumnya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Mataram hingga Maret 2026 tercatat Rp 130 miliar atau 19,91 persen dari target Rp 656 miliar. Pemerintah Kota Mataram optimistis capaian PAD dapat digenjot melalui kontribusi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) hingga akhir tahun.

"Dari (target) Rp 656 miliar, baru terealisasi Rp 130 miliar lebih atau setara 19,91 persen per bulan Maret 2026," kata Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Muhamad Ramayoga, sebelumnya.



(dpw/dpw)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan









Hide Ads