.webp)
Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bangli tercatat menurun dalam dua tahun terakhir. DPRD Bangli mendesak pemerintah kabupaten segera menggenjot pungutan pajak, termasuk dari maraknya usaha glamping, hotel, dan kedai kopi.
"Kami meminta Bupati Bangli intensifikasi, ekstensivikasi, terkait pemungutan pajak sesuai kewenangan daerah sebagai salah satu sumber PAD," kata Wakil Ketua DPRD Bangli I Nyoman Budiada ditemui detikBali seusai rapat paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Kamis (9/4/2026).
Budiada mengatakan, salah satu langkah yang direkomendasikan yakni melakukan kajian baru. Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Bangli diminta menyusun formula baru pemungutan pajak untuk meningkatkan PAD.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain Brida Bangli, instansi pemerintah lain yang berkaitan juga diminta ikut mencari cara menggenjot PAD. Seluruh instansi diminta memetakan potensi pajak yang bisa dikenakan pungutan.
Di antaranya, lahan glamping baru, restoran, dan hotel baru di kawasan wisata di Kabupaten Bangli. Upaya itu juga harus dibarengi inovasi pemungutan pajak berbasis teknologi.
"Sekarang ini banyak berkembang (tempat) glamping baru. Hotel baru dan kedai kopi baru. Nah, itu yang perlu dikejar (pungutan pajaknya)," kata Budiada.
Optimalkan PBB dan BPHTB
Selain sektor wisata, Pemkab Bangli juga diminta mengejar setoran PAD dari BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) serta pajak bumi dan bangunan (PBB).
Budiada menjelaskan, setiap jenis bangunan telah memiliki ketentuan nominal pajak. Meski dapat disesuaikan, PBB seharusnya menjadi sumber PAD yang dapat diandalkan Pemkab Bangli.
"(Wajib pajak) PBB itu sama saja. Orangnya dari dahulu ya itu-itu saja. Sehingga, tidak mungkin ada penurunan PAD," katanya.
Ia juga menyarankan Pemkab Bangli menggencarkan sosialisasi kepada wajib pajak melalui perangkat desa. Jika diperlukan, sanksi administratif dapat dikenakan bagi penunggak.
"Sehingga PBB itu dapat dipungut maksimal. Yang menunggak, bisa dipanggil ke kantor desa untuk segera melunasi. Sanksi misalnya, administrasi," jelasnya.
Budiada mengungkapkan, PAD Bangli mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. PAD 2024-2025 turun Rp 7 miliar menjadi Rp 250 miliar. Sementara pada 2023-2024, realisasi PAD juga turun Rp 5 miliar dari target.
"Berarti kami salah buat asumsi. Dalam hal ini, Brida Bangli kami dorong membuat kajian baru. Karena, artinya kajian itu tidak tepat lagi digunakan untuk tahun berikutnya," katanya.
Pemkab Fokus Sektor Pertanian
Bupati Bangli Sang Nyoman Sedana Arta mengatakan, peningkatan PAD tidak hanya mengandalkan sektor pariwisata, tetapi juga pertanian yang kini menjadi prioritas.
"Mewujudkan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan," kata Sedana Arta.
Ia menyebutkan, prioritas di sektor pertanian meliputi pengembangan komoditas unggulan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) petani, serta modernisasi fasilitas. Setelah itu, kerja sama dengan pelaku pariwisata akan diperkuat.
"Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Bupati Bangli Tahun Anggaran 2025 akan kami tindak lanjuti sesuai mekanisme dan peraturan yang berlaku," katanya.
(dpw/dpw)
