Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pengembangan RSUD Wangaya Denpasar memasuki tahap penjajakan minat pasar. Informasi itu disampaikan Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat menghadiri market sounding KPBU RSUD Wangaya di Jakarta.
Jaya Negara mengapresiasi kehadiran perwakilan kementerian, lembaga, calon investor, dan pemangku kepentingan. Ia menilai antusiasme tersebut menunjukkan komitmen bersama memperkuat infrastruktur kesehatan bagi masyarakat Bali, khususnya Denpasar.
Menurut Jaya Negara, infrastruktur dan fasilitas RSUD Wangaya saat ini membutuhkan pengembangan komprehensif untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Baik secara kualitas dan kuantitas yang berkelanjutan. Melalui skema KPBU kami berharap mampu menghadirkan efisiensi pembiayaan, percepatan pembangunan, transfer teknologi. Serta peningkatan pelayanan berkelanjutan," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (10/12/2025).
Ia menambahkan pihaknya memberikan dukungan penuh, termasuk jaminan dari PT Penjamin Infrastruktur Indonesia. Jaya Negara berharap forum penjajakan minat pasar dapat menghasilkan komunikasi konstruktif guna mengoptimalkan pelaksanaan KPBU.
"Kami optimis KPBU ini akan memberikan dampak nyata dan menjadi model berkelanjutan pengembangan infrastruktur kesehatan di daerah dengan membangun kemitraan pemerintah dengan badan usaha untuk kepentingan masyarakat," kata Jaya Negara.
Rencana Pengembangan RSUD Wangaya
Direktur Utama RSUD Wangaya AA Made Widiasa mengatakan pihaknya terus melakukan pembenahan dan meluncurkan berbagai inovasi pelayanan. Selain pembangunan gedung poliklinik terpadu yang mulai dikerjakan pada 2026, RSUD Wangaya juga memproses peningkatan infrastruktur melalui skema KPBU.
Widiasa menyebut kebutuhan anggaran pengembangan RSUD Wangaya mencapai Rp 800-900 miliar. Rencana itu mencakup pengembangan ruang rawat inap, penambahan layanan terpadu, pembangunan rumah duka, serta peningkatan fasilitas dan alat kesehatan.
Ia menjelaskan rangkaian market sounding akan berlanjut pada tahap persiapan transaksi dan market sounding final.
"Setelahnya baru penandatanganan perjanjian serta financial close sesuai timeline. Maka pelaksanaan konstruksi akan dimulai pada kuartal III tahun 2027, dan tuntas pada tahun 2029 untuk selanjutnya memasuki tahap operasional," ujar Widiasa.
Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan Heri Setiawan mengatakan market sounding merupakan tahapan wajib dalam skema KPBU. Ia bersyukur dapat berpartisipasi dan mendapat mandat dari Menteri Keuangan untuk mendukung penyiapan proyek serta pendampingan proses KPBU.
"Kegiatan ini juga untuk memastikan bahwa proyek KPBU yang akan dilaksanakan adalah proyek yang layak dan memiliki potensi keberhasilan yang tinggi. Dengan demikian dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan proyek KPBU," jelasnya.
(dpw/dpw)










































