.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung menepis anggapan adanya dana daerah yang mengendap di bank. Pemkab memastikan anggaran pada APBD sudah disalurkan ke satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk membiayai berbagai program prioritas.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Badung, Ketut Wisuda, mengatakan anggaran tersebut tengah dalam proses administrasi keuangan di masing-masing SKPD.
"Meski belum tercatat sebagai serapan optimal. Sebab dana itu sedang dalam tahap administrasi keuangan di setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)," jelas Wisuda saat ditemui di Kantor Bupati, Puspem Badung, Rabu (22/10/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Wisuda membantah rendahnya realisasi belanja daerah hingga kuartal III 2025 sebagaimana disoroti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menegaskan, rendahnya serapan bukan berarti dana APBD tidak digunakan atau 'menganggur' di kas daerah.
Data yang diperoleh detikBali, Kabupaten Badung menempati urutan ke-11 daerah dengan dana simpanan terbanyak di bank. Total ada sekitar Rp 2,2 triliun dana Pemkab Badung di perbankan.
Ia menjelaskan sebagian besar dana tersebut sedang menunggu proses pencairan dan penyelesaian administrasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
"Jadi itu bukan mengendap, tetapi sudah dalam proses SPD (Surat Penyediaan Dana) ke kegiatan SKPD tapi belum di-SPJ," sambungnya.
Wisuda menegaskan, dana APBD digunakan untuk membiayai operasional rutin pemerintah dan proyek pembangunan yang sedang berjalan. Anggaran juga diprioritaskan untuk keperluan wajib seperti pembayaran gaji dan tunjangan pegawai.
"Dan itu untuk keperluan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, belanja operasional perangkat daerah, serta pembiayaan kegiatan pembangunan yang saat ini sedang berjalan," jelasnya.
Ia menambahkan, sejumlah program strategis di bidang infrastruktur, pelayanan publik, dan dukungan ekonomi masyarakat kini sedang dalam tahap implementasi.
"Proses pencairan anggaran dilakukan secara bertahap sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik," ujarnya.
Pemkab Badung, kata Wisuda, mendukung arahan Kementerian Keuangan untuk mempercepat realisasi belanja daerah tanpa mengabaikan akuntabilitas keuangan. Ia optimistis serapan anggaran akan meningkat tajam pada akhir tahun.
"Kami pastikan seluruh kegiatan berjalan, dan serapan anggaran akan meningkat signifikan pada triwulan keempat," pungkas Kabid Anggaran di BPKAD ini.
(dpw/dpw)
