Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali segera mengadakan sensus ekonomi di Bali. Hal ini disampaikan oleh Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan saat bertemu dengan Gubernur Bali Wayan Koster di Jayasabha, Denpasar, Selasa (8/4/2025). Dia mengapresiasi Koster yang selalu menjadikan data BPS sebagai acuan berbagai kebijakan.
"Bapak Wayan Koster paling akurat menggunakan data untuk dijadikan acuan dalam merancang program pembangunan di Bali," ujar Agus.
Dalam pertemuan itu, Koster berpesan agar BPS lebih detail dan spesifik menyajikan data yang berkaitan dengan Bali.
Untuk sensus ekonomi, Koster berpesan agar BPS tidak memasukkan prasarana upakara di Bali seperti canang dan daksina sebagai faktor inflasi. Sebab, hal itu bagian dari unsur 'niskala.' Menurut Koster, kalau bahannya seperti janur, bunga, dan pisang bisa dijadikan faktor inflasi.
"Jadi perlu dilakukan kajian lebih dalam tentang ekonomi Bali, karena saat ini Bali sedang melakukan transformasi ekonomi melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali yang didalamnya ada sektor pertanian organik, kelautan dan perikanan, industri kecil menengah (IKM) hingga usaha mikro, kecil, menengah (UMKM)," ujar Koster.
Gubernur Bali jebolan ITB ini mengungkapkan Pemprov Bali sedang mempersiapkan program sensus kebudayaan bali dengan lokasi desa adat.
Koster menjelaskan sensus ini bertujuan untuk perlindungan kebudayaan Bali. Sebab, Bali dikenal akan kekayaan dan keunikan budayanya yang beragam. Semua kebudayaan itu ada di desa adat.
Baca juga: BI Bali Minta Waspadai Kenaikan Harga Pangan |
"Nanti kita rancang, apakah BPS Provinsi Bali jadi penyelenggara sensus ini dengan kerja sama, atau bagaimana nanti mekanismenya. Yang jelas data kebudayaan yang ada di desa adat ini harus detail kita miliki sebagai aset," kata Koster.
Ia juga menegaskan dalam sensus kebudayaan Bali ini melingkupi sensus jumlah penduduk krama (warga) Bali. Ini untuk mengetahui secara spesifik jumlah dan pendidikan dari anak pertama (Wayan, Putu, dan Gede, anak kedua (Made, Nengah, dan Kadek atau Kade), anak ketiga (Komang, dan anak keempat (Ketut).
Simak Video "Video: Gubernur Bali Bikin Kebijakan Baru, Pengusaha-Driver Harus KTP Bali"
(hsa/hsa)