.webp)
Digitalisasi keuangan di Desa Adat Penglipuran, Bangli, Bali, tak hanya diterapkan oleh manajemen pengelola tempat wisata, pedagang suvenir, maupun penjual makanan/minuman. Penerapan sistem nontunai juga diimplementasikan oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Penglipuran.
Ketua Pengelola LPD Penglipuran I Nyoman Adianto menuturkan LPD bekerja sama dengan BRI saat pandemi COVID-19 mulai merebak pada 2020. Saat itu, LPD Penglipuran ditawari untuk menjadi agen BRILink.
"Kami ditawari untuk menjadi agen BRILink agar bisa mempermudah warga untuk transaksi pembayaran," tuturnya kepada detikBali, Jumat (21/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adianto menerangkan BRI lalu memberikan mesin electronic data capture (EDC). Bank pelat merah tersebut juga memberikan banner sebagai penanda LPD Penglipuran merupakan agen BRILink.
Adianto menerangkan warga Desa Penglipuran dan LPD Penglipuran merasakan manfaat dari BRILink. Sejumlah nasabah LPD Penglipuran, yang juga merupakan warga desa, kerap membayar sejumlah tagihan seperti listrik, air, dan iuran BPJS Kesehatan melalui LPD (agen BRILink).
"Ada juga warga desa yang ingin transfer uang dan wisatawan yang tarik tunai karena perlu uang cash," tutur pria berusia 43 tahun tersebut.
Manfaat lainnya, Adianto melanjutkan, menjadi agen BRILink memberikan pemasukan tambahan bagi LPD Penglipuran. Contohnya, warga yang bayar tagihan air melalui LPD akan dikenai biaya tambahan (administrasi) Rp 3 ribu.
Biaya administrasi sebesar Rp 3 ribu itu diterapkan sama untuk pembayaran tagihan seperti listrik dan iuran BPJS Kesehatan. Adapun, untuk tarik tunai dikenakan biaya tambahan sebesar Rp 10 ribu, sedangkan transfer uang ke rekening BRI dikenai potongan Rp 10 ribu.
Adianto menambahkan biaya administrasi transfer antarbank lebih tinggi. Untuk pengiriman di atas Rp 2 juta dikenai potongan Rp 22 ribu, sedangkan untuk transfer di bawah Rp 2 juta dikenai biaya tambahan Rp 17 ribu.
"Jadi agen BRILink ini bisa menambah pendapatan LPD, di luar pendapatan dari nasabah (pinjaman)," tutur Adianto. Namun, ia tidak merinci berapa pemasukan tambahan LPD yang berdiri sejak 14 Januari 1990 itu sebagai agen BRILink.
 LPD Desa Adat Penglipuran, Bangli, Bali, Sabtu (8/2/2025). LPD itu menjadi agen BRILink sejak 2022. LPD Foto: Gangsar Parikesit/detikBali |
Manajer Desa Wisata Penglipuran, Wayan Sumiarsa, menerangkan tak hanya LPD Penglipuran yang menerapkan sistem nontunai. Sejumlah pelaku UMKM antara lain pedagang suvenir dan penjual makanan/minuman sudah menggunakan QRIS untuk transaksi.
"Kami dorong UMKM di rumah penduduk (Desa Wisata Penglipuran) untuk pakai QRIS berbagai bank," tuturnya.
Regional CEO BRI Denpasar Hery Noercahya menerangkan per Februari 2025, terdapat 13.240 agen BRILink di Pulau Dewata. Bank pelat merah itu menyasar LPD menjadi agen BRILink karena LPD merupakan lembaga keuangan khas Bali yang beroperasi di tingkat desa adat.
Hery mengungkapkan LPD memiliki jaringan luas di tingkat desa dan sudah dipercaya oleh masyarakat setempat. "Dengan menjadi agen BRILink, LPD dapat menawarkan layanan perbankan modern tanpa menghilangkan identitas dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut," ujarnya.
Selain itu, Hery melanjutkan, banyak desa di Bali yang lokasinya tidak berdekatan dengan kantor BRI. Dengan adanya LPD sebagai agen BRILink, masyarakat tidak perlu melakukan perjalanan jauh hanya untuk melakukan transaksi perbankan.
Dengan menjadi agen BRILink, Hery menambahkan, LPD bisa menyediakan layanan tambahan seperti pembayaran tagihan listrik, air, BPJS Kesehatan, pembelian pulsa, tarik tunai, transfer uang dan sebagainya. "Ini meningkatkan daya saing mereka dibandingkan hanya melayani simpan pinjam tradisional," imbuhnya.
Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan kehadiran AgenBRILink tidak hanya membuka dan mendekatkan akses keuangan semata, tapi menciptakan sharing economy bagi masyarakat. Bank pelat merah itu memiliki tak kurang dari 1 juta agen BRILink yang tersebar di 62 ribu desa di seluruh Indonesia per Agustus 2024. Agen-agen itu mencatatkan volume transaksi sebesar Rp1.037 triliun.
Menurut Sunarso, volume transaksi dan pendapatan yang besar tersebut menarik dan mendorong antusiasme masyarakat untuk menjadi agen BRILink. Dari total transaksi agen BRILink, sebesar Rp 1.400 triliun pada 2023, agen BRILink bisa mendapatkan Rp 3-4,5 triliun atau 2 sampai 3 kali lipat dari fee yang diterima BRI.
Sunarso berharap bahwa AgenBRILink dapat turut mendorong pertumbuhan perekonomian nasional secara merata di seluruh wilayah Indonesia melalui sharing economy berupa penyediaan lapangan kerja.
"Tugas negara adalah mensejahterakan rakyatnya, dan cara terbaik sejahterakan rakyatnya dengan memberikan pekerjaan. Maka pertumbuhan ekonomi yang didukung dengan partisipasi tenaga kerja yg maksimal itulah yang memberikan kesejahteraan dalam artian sejahtera lahir dan batin," imbuh Sunarso beberapa waktu lalu seperti dikutip dari detikFinance.
(gsp/gsp)
