.webp)
Ni Wayan Sriastini merasakan dampak positif dari digitalisasi keuangan di Desa Adat Penglipuran, Bangli, Bali. Penjual suvenir, penyewaan pakaian adat Bali, jasa foto, hingga home stay itu kini tidak perlu lagi memegang banyak uang tunai.
"Kalau nontunai, jadi tidak perlu memberikan kembalian karena pembeli bayar pas," tutur Sriastini kepada detikBali, Sabtu (15/2/2025).
Sriastini mulai menerapkan pembayaran nontunai sejak 2020. Warga Desa Adat Penglipuran itu bekerja sama dengan BRI untuk menerapkan sistem cahsless tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BRI membantu Sriastini untuk mendapatkan QRIS di tempat usahanya tersebut. Bank pelat merah itu juga memberikan mesin electronic data capture (EDC) kepada perempuan berusia 33 tahun tersebut.
Menurut Sriastini, manfaat lain dengan sistem pembayaran nontunai adalah memudahkan wisatawan, khususnya turis asing. "Bule-bule itu kebanyakan belanja pakai kartu kredit dan debit," ungkap pemilik usaha di rumah nomor 41 tersebut.
Sriastini menerangkan sebanyak 70 persen wisatawan yang belanja di lapaknya masih menggunakan uang tunai. Sedangkan, sisanya nontunai.
 Wisatawan menyewa pakaian adat di Desa Wisata Penglipuran, Bangli, Bali. Foto: dok. Instagram Rumah Nomor 41 Penglipuran |
Sriastini menerangkan pendapatannya tak menentu. Sejumlah faktor yang memengaruhi penghasilannya antara lain jumlah turis yang pelesiran di Desa Adat Penglipuran serta nilai belanja para pelancong tersebut.
Contohnya, seorang bos yang pelesiran di desa terbersih di dunia pada 2016 itu bisa belanja hingga jutaan rupiah karena ingin memberikan oleh-oleh untuk karyawannya. Saat itu, Sriastini pun cuan.
Sebaliknya, pernah tempat usaha Sriastini dikunjungi oleh sejumlah murid yang tur, tapi mereka hanya belanja puluhan ribu rupiah saja.
Sriastini menggelar lapaknya di halaman rumahnya. Di sana, ia memajang suvenir seperti kaus, gantungan kunci, jepit rambut, gelang, hingga makanan/minuman. Adapun, para wisatawan yang pelesiran ke Penglipuran bisa masuk halaman rumah penduduk desa adat.
Selain menjual beragam suvenir dan makanan/minuman, Sriastini juga memiliki dua kamar yang disewakan untuk wisatawan. Tarif menginap di sana adalah Rp 375 ribu per malam, sudah termasuk tiket masuk Desa Adat Penglipuran dan sarapan.
Sriastini terbantu dengan kebijakan BRI yang menghilangkan merchant discount rate (MDR) QRIS 0 persen untuk transaksi sampai dengan Rp 500 ribu pada usaha mikro. Ia berharap BRI meningkatkan kebijakan tersebut dengan menghapus potongan MDR untuk transaksi hingga Rp 1 juta.
"Biar UMKM seperti kami ini terbantu dan tidak banyak dikenai potongan dari transaksi," ujar ibu satu anak tersebut.
Sriastini juga berharap pariwisata di Desa Adat Penglipuran bisa berkelanjutan. Sehingga wisatawan yang berkunjung ke objek wisata itu meningkat.
Manajer Desa Wisata Penglipuran, Wayan Sumiarsa, menerangkan warga Desa Adat Penglipuran merasakan berkah dari pariwisata. Kini, tercatat ada 79 pedagang suvenir dan makanan/minuman, 10 restoran, dan 47 homestay.
Sumiarsa menjelaskan desa adat tidak memungut punia (iuran) usaha kepada warga Desa Penglipuran yang berusaha karena mereka menggelar lapaknya di rumahnya. "Desa Adat Penglipuran hanya mewajibkan mereka (pelaku usaha) melestarikan adat dan kebersihan desa," ungkap pria berusia 43 tahun itu.
Menurut Sumiarsa, warga Desa Adat Penglipuran menyambut antusias ketentuan tersebut. Musababnya, mereka lah yang ikut merasakan dampak positif ekonomi dari pariwisata tersebut.
Regional CEO BRI Denpasar, Hery Noercahya, mengatakan bank pelat merah itu berupaya mendorong sistem nontunai. Salah satunya menyediakan layanan dan infrastruktur digital seperti QRIS, debit, dan kartu kredit di kalangan UMKM demi memudahkan transaksi dengan wisatawan.
BRI, Hery berujar, aktif mendorong penggunaan mesin EDC di kalangan UMKM dan masyarakat luas untuk memudahkan transaksi nontunai. Sebanyak 14.235 EDC sudah didistribusikan di Pulau Dewata.
Bank pelat merah itu menargetkan penyaluran EDC pada tahun ini sebanyak 1.281 unit. "Kami memberikan perhatian khusus pada distribusi mesin EDC kepada UMKM, terutama di daerah-daerah dengan potensi ekonomi tinggi dan sektor pariwisata yang berkembang pesat," imbuh Hery.
(gsp/gsp)
