.webp)
Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa menyebut isu kelangkaan LPG 3 kilogram (kg) turut mempengaruhi tingkat inflasi di Badung. Menurutnya, persoalan itu perlu segera ditangani mengingat Badung belum genap setahun ditetapkan sebagai kabupaten yang mandiri dalam pengendalian inflasi.
"Pemerintah melihat ini sangat penting. Untuk itu perlu kita bicarakan dan diskusikan," ucap Suiasa saat memimpin rapat koordinasi terkait kelangkaan LPG 3 kg di Ruang Rapat Kerta Gosana Puspem Badung, Selasa (11/2/2025).
Suiasa mengakui kebutuhan LPG 3 kg oleh masyarakat Badung tinggi. Menurutnya, Badung merupakan daerah konsumtif dan bukan sebagai daerah produktif. Ia berharap stok gas melon aman agar tidak menjadi beban dari sisi pengendalian inflasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pemkab Badung hanya minta satu saja, tolong lancarkan ketersediaan dan distribusi LPG 3 kg pada masyarakat penerima manfaat," imbuh politikus PDIP itu.
Suiasa mengusulkan penyaluran LPG 3 kg dilakukan dengan menerapkan sistem digitalisasi seperti pemberlakuan barcode. Hal itu guna mengendalikan atau mengontrol penyaluran gas bersubsidi agar tepat sasaran ke masyarakat yang berhak menerima.
Menurut Suiasa, masih banyak warga yang tidak berhak justru menggunakan LPG 3 kg. "Kalau sudah begini mau menyalahkan siapa? Pertamina, pemerintah, atau masyarakat? Ini adalah kesalahan kita bersama," imbuh pria asal Pecatu, Kuta Selatan, Badung, itu.
Untuk diketahui, rapat itu juga dihadiri Kabag SDA Setda Badung Made Adi Adnyana, Kepala Sales Area Manager PT Pertamina Ferry Pasalini, dan Ketua Hiswana Migas Provinsi Bali Dewa Ananta. Hadir pula anggota Tim Monev Usaha Jasa Minyak dan Gas Badung hingga para agen dan sub agen pangkalan di Badung.
Pj Sekda Bangli Minta Sosialisasi Distribusi LPG 3 Kg Digencarkan
Sementara itu, Penjabat (Pj) Sekda Bangli I Made Ari Pulasari meminta Pertamina memastikan stok LPG 3 kg dan menggencarkan sosialisasi terkait kebijakan baru distribusi gas bersubsidi itu. Ia juga mendorong Pertamina agar memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan LPG 3 kg.
Hal itu diungkapkan Ari Pulasari saat memimpin rapat kordinasi (rakor) terkait ketersediaan LPG 3 kg di ruang rapat Kantor Bupati Bangli, Selasa (11/2/2025). Rakor ini juga dihadiri oleh perwakilan Forkopimda, Sales Branch Manager Bali IV Pertamina Patra Niaga Zico Aldillah Syahtian, agen Gasindo Utama Perkasa Pande Ketut Edi, perwakilan dari Disperindag Bangli, hingga para agen dan pangkalan LPG 3 kg di Bangli.
"Kami ingin memastikan masyarakat Bangli dapat dengan mudah memperoleh LPG 3 kg dengan ketersediaan stok yang mencukupi, sehingga kebutuhan sehari-hari mereka tetap terpenuhi," ujar Ari Pulasari dalam keterangan tertulis yang diterima detikBali, Selasa.
Pertemuan tersebut membahas pola distribusi LPG 3 kg agar tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu. Ari Pulasari mengatakan rakor itu sekaligus menjadi langkah konkret Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli dalam mengupayakan ketersediaan LPG 3 kg bagi masyarakat Bangli.
Menurut Ari Pulasari, masyarakat masih belum paham tentang keberadaan pangkalan dan sub pangkalan gas melon itu. Walhasil, masih banyak warga yang merasa kesulitan menemukan LPG 3 kg.
"Kami akan melakukan sosialisasi melalui media online dan media-media yang kami miliki, termasuk juga melalui videotron yang ada di Alun-Alun Bangli terkait dengan kepastian pendistribusian gas elpiji yang tepat sasaran," imbuhnya.
Sales Branch Manager Bali IV Pertamina Patra Niaga Zico Aldillah Syahtian mengungkapkan Kementerian ESDM telah menegaskan pendistribusian LPG 3 kg dilakukan melalui pangkalan serta sub pangkalan resmi yang telah terdata. Ia menegaskan kebijakan itu bertujuan agar penyaluran gas melon tepat sasaran dan mencegah penyalahgunaan gas bersubsidi tersebut.
"Nantinya para pengecer akan didorong untuk dijadikan sebagai sub pangkalan," jelas Zico.
(iws/iws)
