.webp)
Sejumlah warung di Denpasar kembali menjual gas LPG 3 kg setelah kebijakan baru dari Presiden Prabowo resmi diberlakukan pada Selasa (4/2/2025). Namun, stok di pengecer masih terbatas.
Zainur Rahman (25), karyawan warung Madura di Pemecutan Kaja, mengatakan warungnya mulai menerima pasokan LPG 3 kg, tadi pagi. Sebuah mobil pick-up dari pangkalan langganannya mengirimkan gas, tetapi jumlah yang diterima tidak banyak.
"Dari 18 tabung yang saya punya, hanya dikasih 10 tabung," ujar pria asal Sumenep itu, Rabu (5/2/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zainur mengungkapkan, sejak 1 Februari lalu warungnya kehabisan stok gas, menyebabkan banyak pelanggan menanyakan ketersediaan LPG. Kini, dengan pasokan terbatas, warga sekitar yang bergantung pada warungnya merasa sedikit lega.
Hal serupa dialami pasangan Made Indra (58) dan Made Widi (53), pemilik warung di daerah tersebut.
"Kami punya sekitar 30 tabung. Kemarin sore dapat satu, tadi pagi dapat dua. Langsung habis dipesan tetangga. Bahkan, kami sendiri tidak punya stok untuk dipakai sendiri," kata Indra.
Sebelum kebijakan baru diterapkan, pangkalan gas langganan mereka biasanya datang setiap dua hari sekali tanpa batasan jumlah.
"Kasihan ibu-ibu yang nggak bisa naik motor dan rumahnya jauh dari pangkalan. Kalau gas tidak tersedia di warung, mereka kesulitan membelinya," tambahnya.
Distribusi Belum Merata, Beberapa Warung Masih Kosong
Meski sejumlah pengecer mulai mendapat pasokan, distribusi gas LPG 3 kg masih belum merata. Beberapa warung bahkan belum menerima kiriman sama sekali, salah satunya milik Ibu Aisyah (40), pedagang di dekat Pasar Buana Raya.
"Saya belum dikirimi, sudah kosong satu minggu," ujar perempuan asal Situbondo itu.
Hingga kini, pangkalan langganannya belum mengisi ulang stok gas di warungnya. Kondisi ini membuat warga sekitar yang biasa membeli LPG di warung Aisyah harus mencari ke tempat lain yang lebih dulu mendapat pasokan.
Warga berharap pasokan LPG 3 kg segera kembali normal agar kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil tidak terganggu.
Operasi Pasar Gas Melon di Badung
Sementara itu, Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Badung memastikan tetap mengadakan operasi pasar khusus gas LPG 3 kg selama beberapa hari ke depan untuk membantu suplai gas ke masyarakat sambil menunggu distribusi kembali normal.
"Betul-betul, masih. Sambil menunggu daripada situasi benar-benar pulih. Operasi pasar inilah yang kami lakukan secara kontinu dulu, melihat situasi di pengecer normal," kata Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Badung I Made Widiana, Rabu (5/2/2025).
Menurutnya, operasi pasar LPG 3 kg sudah berlangsung di Kecamatan Kuta dan Kuta Selatan sejak Selasa (4/2/2025). Operasi ini akan diperluas ke wilayah lain seperti Kuta Utara, Mengwi, Abiansemal, dan Petang dalam beberapa hari ke depan.
"Itu akan berlanjut. Sedangkan di Kuta Selatan ada beberapa desa yang belum kami sentuh operasi pasar. Kami tetap lanjut dan akan kami tambahkan," ujarnya.
Widiana menyebut saat ini masih dalam masa transisi. Distribusi gas ke pengecer belum sepenuhnya normal, sehingga masyarakat masih kesulitan mendapatkan gas.
"Karena itu akan kami tambah lagi dengan operasi pasar sambil menunggu proses drop dari pangkalan ke pengecer kembali normal. Itu kan butuh proses juga karena masyarakat dalam kosong saat ini, nggak punya gas di rumah. Sementara kami hanya bawakan satu truk berisi 200-300 tabung, sedangkan ada ribuan dapur warga," jelasnya.
Mantan Camat Kuta Selatan itu menegaskan tidak ada kelangkaan gas di pasaran. Namun, kebijakan pemerintah pusat yang memangkas distribusi LPG 3 kg hingga pangkalan membuat masyarakat kesulitan. Akibatnya, terjadi antrean karena gas tidak sampai ke pengecer.
"Dari awalnya masyarakat mudah mendapatkan gas di warung, kini harus mencari ke pangkalan. Meski akhirnya pemerintah pusat mengembalikan kebijakan yang mengizinkan pengecer menjual gas 3 kg lagi dan menjadikannya subpangkalan," tambahnya.
Pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat dan Pertamina terkait mekanisme pengecer yang akan dijadikan subpangkalan.
"Kami menunggu kebijakan pengecer jadi subpangkalan. Kami sendiri di dinas masih menunggu informasi lanjut, tentu juga info dari Pertamina dan bagaimana petunjuk teknisnya," tutup Widiana.
(dpw/dpw)
