Kisruh Kebijakan Gas Melon: DPR Awasi Pengecer-Agen Tunggu Edaran Resmi

Kebijakan gas LPG 3 kilogram (kg) hanya boleh dibeli di agen atau pangkalan resmi per 1 Februari menimbulkan kekacauan hampir di seluruh wilayah Indonesia. Termasuk di Bali.

Warga di Bali menyerbu pangkalan gas LPG 3 kilogram (kg) sejak Senin (3/1/2025). Sulitnya membeli gas melon itu membuat warga harus rela mengantre panjang selama berjam-jam.

Namun, kebijakan tersebut akhirnya dicabut oleh Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (4/2/2025). Prabowo mengizinkan pengecer menjual gas LPG 3 kg lagi.

"Ada keinginan dari Kementerian ESDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden, Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada ESDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, dikutip detikFinance.

DPR Awasi Pengecer Gas LPG 3 Kg

Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan, akan mengawasi situasi selama tiga hari setelah Presiden Prabowo Subianto kembali membolehkan pengecer atau warung menjual gas LPG 3 kg.

"Iya tiga hari ini akan landai nggak, kami akan pantau," kata Alit Kelakan, sapaannya, saat dihubungi detikBali, Selasa (4/2/2025).

Alit Kelakan mengingatkan agar gas melon itu dapat didistribusikan secara tepat sasaran dan harga yang sesuai. Selain itu, Kelakan juga menyarankan Pertamina membangun subpangkalan di dekat masyarakat menengah ke bawah agar tepat sasaran.

"Pembuatan pangkalan ya tinggal didata saja berapa petani di sana, UMKM, itu didata, dikumpulkan langsung bikin subpangkalan yang dekat-dekat petani, nelayan, di Bali kan ada banjar kerja sama saja dengan banjar-banjar dan desa adat, kenapa ruwet-ruwet," jelas dia.

Hal itu memudahkan masyarakat mendapatkan gas melon. Ia heran dengan aturan yang mempersulit masyarakat dengan menghapus pengecer untuk tidak beroperasi per 1 Februari.

"Sumber masalahnya kan adalah dari Dirjen Migas Kementerian ESDM, karena di sana disebutkan untuk mendapatkan gas subsidi 3 kilogram itu tidak lagi melalui pengecer per 1 Februari, ruwet jadinya," beber mantan Wakil Gubernur Bali itu.

Operasi Pasar Jadi Solusi

Sembari menunggu subpangkalan, Alit Kelakan berpendapat operasi pasar bisa dilakukan serentak di kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Jadi, dengan instruksi Presiden ini bagus sementara sebelum ada memperbanyak pangkalan dan subpangkalan ya ini dulu pengecer sama operasi pasar," imbuh politikus PDIP itu.

Selain itu, anggota DPR RI asal Bali lainnya, I Nyoman Parta meminta Pertamina menggelar operasi pasar gas elpiji 3 kg.

"Lakukan operasi pasar agar konsumen mendapatkan lebih cepat," kata Parta saat dihubungi detikBali, Selasa (4/2/2025).

Selain itu, dia meminta Pertamina agar memperbanyak pangkalan-pangkalan, sehingga bisa menyentuh konsumen hingga paling bawah.

"Selanjutnya adalah perbanyak pangkalan agar sistem pelayanannya lebih bagus dan pendistribusian lebih baik," jelas mantan anggota Komisi VI yang kini duduk di Komisi X DPR itu.

Pertamina Jatimbalinus buka suara klik halaman berikutnya...