.webp)
Nasib operasional bus Trans Metro Dewata (TMD) di Bali masih belum jelas. Setelah dikabarkan tak mendapat sokongan subsidi dari APBN, kini muncul petisi yang menolak penghentian operasional bus itu.
Petisi yang muncul di situs change.org menolak penghentian operasional bus TMD pada 2025 mendapat perhatian publik. Petisi tersebut sudah ditandatangani oleh 918 warganet, dengan target 1.000 tanda tangan.
"Melalui petisi ini, kami para pengguna layanan transportasi publik, dalam hal ini bus Trans Metro Dewata amat sangat keberatan jika pada tahun 2025 operasional bus Trans Metro Dewata dihentikan," kata inisiator petisi Dyah Rooslina, dikutip dari situs change.org, Minggu (29/12/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca juga: Bus Trans Metro Dewata Pamit |
Dyah menganggap TMD masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat di Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita), khususnya bagi mereka yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Selain itu, TMD juga penting bagi wisatawan dengan anggaran terbatas, serta bagi warga difabel, terutama tuna netra, yang masih mengandalkan TMD sebagai moda transportasi utama.
"Demikian pula para mahasiswa, para pekerja, pedagang kecil, serta masyarakat kalangan bawah dan masyarakat umum sangat terbantu dengan adanya transportasi publik ini," ujar Dyah.
Dyah mengkhawatirkan kemacetan lalu lintas di Bali akan semakin parah dan kecelakaan akan meningkat jika operasional TMD dihentikan. Ia berharap Pemerintah Provinsi Bali dapat melanjutkan dan mengembangkan operasional TMD.
Dishub Mendukung
Kepala Dinas Perhubungan Bali, I Gde Wayan Samsi Gunarta, juga mendukung petisi ini. Menurutnya, TMD sangat dibutuhkan oleh masyarakat Bali.
"Apapun yang baik buat Bali, kami dukung. Apalagi ini memang penting. Saya memang minta ke pusat agar (TMD) tidak dihentikan," ujar Samsi.
Meski mendukung, Samsi mengaku belum bisa memastikan apakah TMD akan tetap beroperasi pada 2025. Pemerintah pusat telah mengirimkan surat pemberitahuan bahwa tidak ada anggaran untuk mendukung operasional TMD pada tahun depan.
"Yang jelas, suratnya sudah ada. Surat bahwa (pemerintah pusat) tidak ada dana (untuk menyokong operasional TMD) sudah kami terima," kata Samsi.
Menurut Samsi, biaya operasional TMD mencapai Rp 80 miliar per tahun, belum termasuk biaya manajerial yang membuat total biaya operasionalnya mencapai Rp 90 miliar per tahun. Ia berharap pemerintah pusat tetap berpartisipasi dalam pembiayaan operasional TMD, mengingat TMD beroperasi di kawasan Sarbagita yang merupakan wilayah strategis nasional.
"Memang besar. Sehingga, kalau itu (operasional TMD) tiba-tiba sepenuhnya dibebankan ke provinsi, akan berat," ungkap Samsi.
Data menunjukkan penurunan jumlah penumpang TMD sejak Januari hingga 22 Desember 2024, dengan total 1.700.548 penumpang atau rata-rata 5.109 orang per hari. Angka ini menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yaitu 2.074.339 penumpang pada 2023 dan 2.390.745 penumpang pada 2022.
Samsi mengatakan masyarakat Bali cenderung lebih memilih kendaraan pribadi karena layanan transportasi publik yang terbatas. Namun, ia mengakui bahwa TMD tetap memiliki manfaat, terutama saat hujan.
Biaya TMD Tak Dianggarkan di APBN 2025
Manajer Operasional PT Satria Trans Jaya (Trans Metro Dewata), Ida Bagus Eka Budi, menyebutkan biaya operasional TMD tidak dialokasikan dalam APBN 2025. Padahal, selama ini operasional TMD disubsidi oleh Kemenhub.
"Tidak terdapat penganggaran pada pengesahan alokasi APBN tahun anggaran 2025," ujar Eka Budi, Kamis (26/12/2024).
Eka Budi menambahkan TMD merupakan proyek stimulan dari Kemenhub yang dimulai pada 6 Desember 2019 dan akan berakhir pada 6 Desember 2024. Kontrak TMD dengan Kemenhub sendiri baru akan berakhir pada 31 Desember 2024. "Semoga ada solusi terbaik untuk memberikan pelayanan kepada pengguna TMD dan masyarakat di Sarbagita," pungkasnya.
Pemprov Bali Dinilai Tak Serius Urus TMD
Pengamat transportasi, Djoko Sotijowarno, menyebut Pemprov Bali tidak serius mengurus operasional TMD, sehingga layanan transportasi publik ini terancam dihentikan pada 2025 karena ketidakjelasan subsidi dari Kemenhub.
"Ya memang ditutup karena Pemda Bali nggak serius. Semua daerah mau ambil alih (subsidi dari pemerintah pusat), tapi Bali yang nggak mau," ujar Djoko, Kamis (26/12/2024).
Menurut Djoko, Pemprov Bali seharusnya bisa mengalokasikan anggaran untuk subsidi TMD, mengingat biaya subsidi TMD di Bali tergolong murah dibandingkan daerah lain. Ia mencontohkan Jawa Tengah yang mengeluarkan anggaran Rp 110 miliar untuk tujuh koridor bus.
"Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) itu kecewa terhadap komitmen Pemprov Bali dalam menyediakan transportasi publik," ujar Djoko.
(dpw/dpw)
