.webp)
Pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi akan dibatasi mulai 1 Oktober 2024. Presiden Joko Widodo (Jokowi) membeberkan alasan rencana tersebut.
Dikutip dari detikFinance, Jokowi mengatakan sampai saat ini belum ada rapat khusus di Istana mengenai hal itu. Meski begitu, Jokowi membenarkan pemerintah saat ini sedang mempersiapkan kebijakan tersebut.
Saat ini proses sosialisasi soal rencana pembatasan BBM sedang dilakukan. Menurutnya, pemerintah masih perlu melihat kondisi di tengah masyarakat terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan penting tersebut.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya kira kami masih dalam proses sosialisasi. Kami akan melihat kondisi di lapangan seperti apa. Belum ada keputusan dan belum ada rapat," tegas Jokowi di sela-sela kunjungan kerjanya di Yogyakarta, Rabu (28/8/2024).
Wacana pembatasan BBM subsidi mulai 1 Oktober 2024 pertama kali diungkapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Sebelum diterapkan, Bahlil mengatakan Kementerian ESDM akan melakukan sosialisasi.
"Ya memang ada rencana begitu. Karena begitu aturannya keluar, Permennya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah, waktu sosialisasi ini yang sekarang saya lagi bahas," kata Bahlil menjawab kabar pembatasan BBM subsidi 1 Oktober di DPR Jakarta, Selasa (27/8/2024) kemarin.
Bahlil mengatakan pembatasan BBM subsidi akan dilakukan melalui penerbitan Peraturan Menteri (Permen). Meskipun awalnya pemerintah berencana akan mengatur pembelian BBM subsidi melalui revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014.
Dua Alasan BBM Subsidi Dibatasi
Jokowi mengatakan ada dua hal yang menjadi urgensi penerapan pembatasan BBM subsidi dilakukan pemerintah. Pertama berkaitan dengan polusi udara di kota besar, utamanya di Jakarta.
Perlu diketahui BBM bersubsidi kandungan oktannya rendah, hal itu membuat proses pembakaran yang tidak sempurna yang dapat memicu emisi gas penyebab polusi yang lebih banyak.
Kedua, Jokowi ingin ada efisiensi pada APBN, khususnya di APBN 2025. Sebab selama ini, BBM bersubsidi banyak sekali disalurkan tapi tidak tepat sasaran. Subsidi yang ditetapkan dengan APBN pun akhirnya bocor.
"Yang pertama ini berkaitan nanti ini di Jakarta utamanya dengan polusi, yang kedua kita ingin ada efisiensi di APBN kita. Terutama untuk 2025," papar Jokowi.
Perlu diketahui, dalam RAPBN 2025 pun pemerintah mengusulkan volume BBM subsidi sebesar 19,41 juta kiloliter (kl). Jumlah tersebut lebih rendah dibanding dengan APBN 2024 sebesar 19,58 juta kl.
Penurunan ini terjadi karena pemerintah berencana agar penyaluran BBM ini tepat sasaran. Dengan tepat sasaran, maka kuota BBM subsidi bisa turun.
Baca selengkapnya di sini.
(nor/gsp)
