Pemprov Bali Bakal Ambil Alih Pengelolaan Satu Trayek Bus Trans Metro Dewata

Denpasar

Pemprov Bali Bakal Ambil Alih Pengelolaan Satu Trayek Bus Trans Metro Dewata

I Wayan Sui Suadnyana - detikBali
Senin, 05 Agu 2024 16:38 WIB
Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Bali I Nyoman Sunarya saat ditemui detikBali di kantornya, Senin (5/8/2024). (I Wayan Sui Suadnyana/detikBali)
Foto: Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Bali I Nyoman Sunarya saat ditemui detikBali di kantornya, Senin (5/8/2024). (I Wayan Sui Suadnyana/detikBali)
Denpasar -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berencana mengambil alih pengelolaan satu trayek bus Trans Metro Dewata (TMD). Pengelolaan bus itu hingga kini sepenuhnya masih ditangani Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Kami rencanakan sih ada satu rute, satu trayek, yang diserahkan ke Pemprov (Bali) yang nanti dikelola oleh pemprov untuk TMD," kata Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Bali I Nyoman Sunarya saat ditemui detikBali di kantornya, Senin (5/8/2024).

Sunarya mengungkapkan Pemprov Bali terikat memorandum of understanding (MoU) agar melakukan hand over dengan pemerintah pusat terkait pengelolaan bus Trans Metro Dewata. Hand over dilakukan pada tahun ketiga Trans Metro Dewata beroperasi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun, Pemprov Bali belum mampu mengambil alih hingga Trans Metro Dewata beroperasi selama empat tahun. Karena itu, hand over rencana dilakukan tahun ini.

Pemprov Bali tidak mengambil pengelolaan Trans Metro Dewata secara keseluruhan, melainkan hanya satu koridor. "Kalau kami sih memilih yang koridor dua. Berarti Ngurah Rai menuju bandara," ungkapnya.

Sunarya mengungkapkan proses hand over Trans Metro Dewata sebenarnya diminta dilakukan sejak awal 2024. Sayang, Pemprov Bali belum sanggup. Walhasil, penganggaran hand over itu baru diusulkan dalam APBD Perubahan 2024.

Pengusulan anggaran untuk hand over pengelolaan satu trayek Trans Metro Dewata itu kini dalam tahap diskusi. "Apakah nanti diperbolehkan (melalui APBD Perubahan 2024) atau sekalian di 2025, kami nggak tahu juga," ungkapnya.

Adapun kebutuhan anggaran untuk hand over satu trayek Trans Metro Dewata sekitar Rp 8 miliar. Anggaran itu digunakan untuk by the service (BTS) atau skema pembelian layanan.

Sunarya menegaskan Pemprov Bali tidak bermasalah dengan armada saat mengambil alih satu koridor Trans Metro Dewata. Sebab, pengelolaan masih sama, yaitu membeli layanan dari pihak operator.

"Jadi kami nggak masalah dengan armada. Masih tetap operator (yang menangani armada). Trserah nanti kan dilelang. Nanti siapa yang mendapatkan. Jadi setiap tahun itu akan dilelang ulang, tetapi yang kebetulan yang dapat saja mungkin dari operator yang dulu-dulu aja," jelasnya.




(nor/gsp)

Hide Ads