.webp)
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah -Pemerintah Provinsi Bali (Pemprov) serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung- berbagi beban untuk membangun Lintas Raya Terpadu (LRT). Pusat akan menanggung biaya sebanyak 49 persen, sedangkan daerah 51 persen.
"Kami sepakat PJPK-nya (Penanggung Jawab Kerja Sama) pemda (Pemprov Bali dan Pemkab Badung) dan pemerintah pusat akan mendukung dari segi teknis dan minoritas. Jadi, 51 persen (pembiayaan ditanggung) pemda dan 49 persen dari pemerintah pusat," ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Minggu (17/12/2023).
Pembangunan transportasi publik di Pulau Dewata kian mendesak. Sebab, sejumlah daerah di Bali, khususnya akses menuju tempat wisata, kerap macet. Kemacetan bisa bertambah parah saat musim liburan tiba karena wisatawan berbondong-bondong pelesiran di Pulau Dewata.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun skema pendanaan, Budi melanjutkan, dapat dilakukan dengan berbagai opsi, termasuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Sebelumnya, Korea Selatan telah menyatakan kesiapannya untuk membangun LRT Bali.
Menurut Budi, pembangunan LRT perlu segera dilaksanakan. Kemacetan di jalan di kawasan Kuta makin mengular. Padahal, Kuta merupakan kawasan wisata internasional dan Bali menjadi showcase pariwisata dunia.
"Memang, terjadi kemacetan yang kronis (di jalanan Kuta) yang bisa menjadi bumerang, apabila ini tidak kita tangani," terang Budi.
Pendanaan Masih Dikaji
Kepala Dinas Perhubungan Bali Samsi Gunarta mengatakan pendanaan untuk proyek kereta ringan itu masih dikaji. Korea Selatan disebut-sebut bersedia menjadi investor pembangunan LRT itu, tapi belum ada keputusan final.
Adapun, LRT Bali akan dibangun di bawah tanah. Sebab, terbentur beberapa aturan pembangunan di Pulau Dewata.
Pembangunan kereta ringan di Bali dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Sentral Parkir Kuta, hingga Seminyak, akan menelan anggaran US$ 592,28 juta atau sekitar Rp 9,10 triliun (kurs Rp 15.370).
Samsi mengatakan pembangunan LRT akan dimulai pada 2024. Kereta ringan fase 1 itu akan dibangun mulai dari Bandara Ngurah Rai hingga Seminyak melalui Sentral Parkir Kuta.
Jumlah Kendaraan Bermotor Lebih Banyak dari Penduduk Bali
Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra menuturkan Bali sangat membutuhkan transportasi massal modern. "Pada jam-jam tertentu terjadi kemacetan luar biasa di Bali, terutama dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke wilayah Kuta sampai Canggu," tuturnya kemarin.
Jumlah kendaraan bermotor di Bali lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk di Pulau Dewata. Samsi menyebutkan jumlah kendaraan bermotor di Pulau Dewata mencapai 4,7 juta unit, sedangkan jumlah penduduk Bali hanya mencapai 4,3 juta jiwa pada 2022.
Menurut Samsi, jumlah kendaraan bermotor di Bali terus tumbuh seiring dengan perkembangan pariwisata di Pulau Dewata. "Terus tumbuh karena pergerakan kita berbasis kendaraan pribadi, bukan hanya lokal tapi turis asing," tuturnya di Sanur, Denpasar, Bali, Rabu (13/12/2023).
Data BPS Bali menyebutkan jumlah kendaraan bermotor di Bali meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah kendaraan bermotor pada 2020 sebanyak 4.438.695 unit.
Dua tahun kemudian, jumlah kendaraan bermotor bertambah menjadi 4.756.364 unit. Rinciannya, bus sebanyak 11.257, truk (171.603), motor (4.079.617), dan mobil penumpang (493.887).
Adapun, jumlah penduduk Bali pada 2022, menurut data BPS, sebanyak 4,374 juta jiwa. Setahun kemudian, jumlahnya naik menjadi 4,404 juta
Menurut Samsi, masih banyak penduduk yang enggan meninggalkan kendaraan pribadi dan berpindah ke angkutan umum. Apalagi, sejumlah daerah di Bali belum mendapat akses angkutan umum sehingga warga setempat mengandalkan kendaraan pribadi.
"Kita berlomba nih dan harus dilakukan, karena melawan sepeda motor itu tidak gampang," paparnya.
(gsp/dpw)
