.webp)
Pembangunan Lintas Raya Terpadu (LRT) akan dilakukan di tanah milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Salah satunya di Sentra Parkir Kuta, Badung, Bali.
"Pemprov Bali penyertaan (modal pendanaan proyek LRT) dalam bentuk aset tanah. Sentra Parkir Kuta itu tanahnya punya Pemprov Bali," kata Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Bali, Senin (18/12/2023).
Mahendra menjelaskan kawasan berorientasi transit (TOD) yang dilalui kereta ringan juga akan dibangun di aset pemerintah daerah. Namun, ia tidak membeberkan di mana saja TOD LRT itu akan dibangun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mahendra belum bisa mengungkapkan nilai tanah atau aset Pemprov Bali yang akan digunakan untuk proyek sepur ringan tersebut. "Ya, (penyertaan modal) berupa aset tanah, nanti (pembangunan) di TOD juga (menggunakan) aset yang kemudian dikonversi menjadi nilai," paparnya.
Mahendra belum bisa menyebutkan kapan pembangunan LRT jalur bawah tanah itu dimulai. Namun, sebelumnya, pembangunan kereta ringan senilai hampir Rp 10 triliun itu ditargetkan dimulai pada 2024.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengunjungi Sentral Parkir Kuta, Badung, Bali, Minggu (17/12/2023). Sentral Parkir Kuta merupakan salah satu titik yang akan dilewati oleh LRT fase 1 yang membentang dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai hingga Seminyak.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah - Pemprov Bali serta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung- akan berbagi beban untuk membangun LRT tersebut. Pusat akan memegang saham sebanyak 49 persen, sedangkan daerah 51 persen.
(gsp/gsp)
