.webp)
Pemerintah Indonesia dan Korea Selatan (Korsel) menyepakati kerja sama bilateral untuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik bagi pelayanan transportasi publik di Bali. Bus listrik untuk transportasi publik segera mengaspal di wilayah Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan (Sarbagita).
Kesepakatan tersebut telah ditandatangani melalui MoU oleh Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Vivi Yulaswati dengan Country Respresentative Global Green Growth Institute (GGGI) sekaligus Deputi Regional Direktur Northeast Asia Jaeseung Lee.
"GGGI sejalan dengan komitmen Indonesia yang menjadi satu dari 200 negara untuk mencapai Net Zero Emission 2060 atau lebih cepat," ujar Vivi saat jumpa pers di Sanur, Denpasar, Rabu (13/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sektor transportasi, Vivi melanjutkan, diproyeksikan berkontribusi hingga 9,93 persen untuk penurunan emisi gas rumah kaca. Terlebih, bahan bakar bensin menjadi beban subsidi negara.
Vivi berharap kerja sama ini bukan hanya soal pengadaan bus elektrik yang dikembangkan, tapi juga soal pengadaan stasiun pengisian daya hingga rute-rute mana yang akan ditentukan.
"Mudah-mudahan tiga tahun ini betul-betul Bali bisa menjadi model sukses untuk kami kembangkan di 20 kota besar lainnya, jadi di Indonesia RPJP dan RPJMN secara proyeksi akan mendorong kota-kota saat ini jadi metropolitan," jelasnya.
Sementara itu, Jaeseung Lee mengatakan kerja sama selama tiga tahun ini akan berjalan sampai Desember 2027 mencakup feasibility study (uji kelayakan), pelaksanaan, finansial, dan penyediaan bus elektrik serta ekosistem pendukung lainnya untuk area Sarbagita.
"Saat ini dunia fokus pada adopsi teknologi tanpa emisi, termasuk di sektor transportasi. GGGI berupaya mendukung pemerintah untuk mengadopsi e-bus, mulai dari Provinsi Bali, dan nantinya direplikasi ke kawasan lain di Indonesia," ungkap Lee.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali I Gde Wayan Samsi Gunarta mengatakan bahwa Pemprov Bali mengaku sudah merencanakan hal tersebut sejak tahun 2020 melalui Rencana Aksi Daerah (RAD).
"Kami memiliki Pergub 2019 dan sudah diamanatkan terkait itu, kemudian muncul masalah bagaimana transportasi publik ini kami targetkan harus EV (electronic vehicle) juga," ucap Samsi.
Rencananya, Samsi akan mulai dari wilayah Sarbagita terlebih dahulu. Sebab, wilayah tersebut merupakan wilayah metropolitan dan paling lengkap persiapannya.
"Sarbagita sudah punya sustainable urban mobillity plan, yang disusun bersama-sama oleh Pemprov Bali dengan dukungan Bappenas," ungkapnya.
Selain itu, memiliki beberapa perencanaan yang sedang berjalan termasuk uji kelayakan dari core road substainable urban mobillity plan. Samsi mengatakan dengan kesiapan tersebut, wilayah Sarbagita harus segera transisi menuju elektrik.
Selain wilayah Sarbagita, rencananya Klungkung akan menjadi wilayah berikutnya untuk transisi eletrik. Sebab, kata Samsi, Klungkung menjadi salah satu area yang berpotensi menjadi area pertumbuhan ekonomi di Bali.
"Karena Klungkung ini ada satu area yang menjadi area pertumbuhan Bali yang baru, yaitu Pusat Kebudayaan Bali yang memang dipastikan itu akan menggunakan EV," tandas Samsi.
(hsa/gsp)
