.webp)
Urun rembuk itu dilakukan untuk menyikapi perkembangan rencana pembangunan jalan tol Gilimanuk-Mengwi yang hingga kini belum jelas kelanjutannya.
Sejumlah perbekel yang hadir antara lain dari wilayah Kecamatan Selemadeg Barat seperti Perbekel Lalanglinggah, Antosari, Lumbung, dan Bengkel Sari. Kemudian perbekel dari Kecamatan Tabanan seperti Denbantas, Wanasari, dan Buahan.
"Urun rembuk selaku pimpinan di desa. Bagaimana memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat terdampak kemarin," ungkap Perbekel Lalanglinggah I Nyoman Arnawa usai pertemuan, Jumat (22/9/2023).
Ia menyebut hampir setiap waktu masyarakat yang lahannya terdampak rencana pembangunan tol Gilimanuk-Mengwi terus menanyakan kepastian. "Karena mereka terus bertanya-tanya dan itu normal. Wajar bertanya-tanya," imbuhnya.
Apalagi, sambungnya, tim yang mengurus tahapan-tahapan rencana pembangunan tol sudah turun. Bahkan, lahan yang hendak dijadikan lintasan tol sudah dipasangi patok.
Selain itu, tim dari Badan Pertanahan Negara (BPN) sudah menerjunkan Satgas A dan Satgas B untuk menginventarisasi dan mendata hak milik pada lahan milik masyarakat terdampak.
"Kecemasannya apa? Mau menanam tidak berani. Mau cabut patok tidak berani. Yang rumahnya rusak bingung tidak berani memperbaiki," tegasnya seraya menyebut keresahan yang sama juga dialami masyarakat desa terdampak lainnya.
Menurut Arnawa, hal terpenting dari pertemuan awal ini adalah untuk mencari kepastian mengenai kelanjutan dari rencana pembangunan tol tersebut. "Kami cari kepastian bukan soal setuju tidak setuju karena tahapan itu sudah lewat," imbuhnya.
Sebab, lanjut Arnawa, tim sudah turun melakukan sosialisasi hingga masyarakat sudah melakukan penandatanganan berita acara. "Itu artinya sudah setuju. Kita tidak berpikir setuju atau tidak setuju. Ini seperti apa selanjutnya?" tegasnya.
Ia menyebut masyarakat memerlukan kepastian karena sudah berkorban. Di Desa Lalanglinggah saja, di tempatnya memimpin, ada sekitar 400 pemegang Sertifikat Hak Milik yang terdampak.
"Di desa kami ada sebelas banjar dinas. Satu Banjar Desa Anyar, setengah dari jumlah KK kena pemukimannya," ungkapnya.
Bagi Arnawa, informasi mengenai informasi kelangsungan jalan tol Gilimanuk-Mengwi ini penting juga bagi dirinya maupun perbekel lainnya.
"Kalau sekarang kami ditanya masyarakat, kami angkat tangan. Kami pemerintah juga tidak bisa bicara tanpa data. Ngawur juga. Kalau kami ngawur, pemerintah di atas kan melorot juga," tukasnya.
(dpw/hsa)
