.webp)
Pengamat ekonomi Undiknas Denpasar Ida Bagus Raka Suardana mengungkapkan agak sulit mencapai angka nol persen. Namun, akan memungkinkan angka bisa ditekan hingga 0,1 persen.
Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) Bali mencatat angka kemiskinan ekstrem di Bali saat ini 0,54 persen.
"Kalau semuanya mau terlibat mungkin angka 0,1 persen masih bisa kita kejar," kata Raka Suardana kepada detikBali, Rabu (20/9/2023).
Menurut dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis itu, hal tersebut dapat terwujud apabila pemerintah dari tingkat provinsi hingga desa berkomitmen bersama untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem.
Menurutnya, secara teori, pengentasan kemiskinan ekstrem nol persen sulit diwujudkan sebab di dalamnya ada lansia yang hidup sendiri hingga disabilitas yang tidak memiliki kemampuan dari sisi mencari atau menghidupi kehidupannya.
"(Terkait lansia yang hidup sendiri) Itu desa adat saja yang menangani kalau memang tidak pemerintah. Di desa adat kan punya dana-dana yang paling tidak untuk hidup sehari-hari lansia ini bisa, dan juga dibantu lembaga. Ini harus dimanfaatkan secara maksimal," ucapnya.
Dia kemudian mengambil contoh upaya yang dilakukan Pemkab Buleleng dalam pengentasan kemiskinan ekstrem di Bali utara hingga bisa turun drastis. Pemkab Buleleng dinilai cukup berhasil memanfaatkan dana CSR untuk menurunkan angka kemiskinan.
"Selama ini kan CSR perusahaan (ditujukan) pada lingkungan sekitar. Tapi, karena ada Perda tentang CSR alangkah baiknya CSR langsung juga dimanfaatkan untuk pengentasan kemiskinan ekstrem. Dengan demikian pasti bisa pengentasan," sebutnya.
Dia turut memberikan beberapa rekomendasi hasil kajian kolaborasi tim riset Undiknas dengan Bappeda Provinsi Bali mengenai penanggulangan kemiskinan di Bali.
Adapun salah satu poin dalam rekomendasi jangka pendek tersebut, yakni memberikan tataran kepada desa adat agar berani mengambil keputusan perihal penduduk miskin.
Kemudian memanfaatkan alokasi dana desa (ADD) dalam penyaluran bantuan kepada warga miskin, dalam jangka menengah.
Sementara rekomendasi jangka panjang adalah menitikberatkan pembangunan pada sektor-sektor yang berpotensi memiliki pengaruh pada pengurangan angka kemiskinan seperti pendidikan dan kesehatan.
"(Pengentasan) kemiskinan ekstrem bisa dibantu dengan dari segala segi, dan semua kolaborasi antara mereka yang mau terlibat di dalamnya untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem," tambahnya.
Sebelumnya, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya akan membentuk tim untuk mengejar target Bali bebas penduduk miskin ekstrem pada 2024. Hanya saja, Mahendra tak merinci, tim seperti apa yang akan dibentuk itu.
Mahendra juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menggunakan data BPS untuk mengetahui masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan sosial.
"Jangan sampai bantuan sosial yang disiapkan salah sasaran. Saya ingin semua berjalan transparan dan masyarakat miskin tertangani dengan baik, sehingga kemiskinan ekstrem ini dapat kita nol-kan di tahun 2024. Kita harus bekerja maksimal karena masyarakat juga merupakan tanggung jawab kita sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat," kata Mahendra melalui keterangan tertulisnya, Rabu (13/9/2023).
(dpw/gsp)
