.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali berambisi mengentaskan angka kemiskinan ekstrem di Pulau Dewata menjadi 0 persen pada 2024. Berdasarkan data yang dikantongi Badan Pusat Statistik (BPS) Bali, angka kemiskinan ekstrem di Bali saat ini 0,54 persen.
Kepala BPS Bali Endang Retno Sri Subiyandani mengaku telah bertemu dengan Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya. Ia menyarankan Pemprov Bali untuk menanggung kelompok masyarakat yang berada di garis kemiskinan. Sebab, Endang melanjutkan, kemiskinan 0 persen sulit diwujudkan.
"Kami sampaikan, kita bisa membantu membersihkan yang 0,54 persen. Sisanya tidak bisa dibersihkan total. Seperti (di dalamnya) ada lansia yang hidup sendiri, disabilitas, gelandangan pinggir jalan yang tidak punya rumah. Itu teman-teman di Pemda harus ambil kebijakan," kata Endang di Canggu, Kuta Utara, Badung, Selasa (19/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Endang pun menyinggung penanganan warga yang tidak bisa dientaskan dari garis kemiskinan. Namun, pemerintah dapat berperan dengan menanggung kehidupan para warga ini.
"Misalnya yang tidak bisa dinolkan, kita tempatkan di panti karena dibiayai pemerintah. Itu kan jadi tanggung jawab pemerintah," sebutnya.
Sebelumnya, Endang memaparkan persentase kemiskinan Bali pada Maret 2023 berada di angka 4,25 persen. Dari angka tersebut, 0,54 persen di antaranya termasuk dalam golongan kemiskinan ekstrem sesuai survei nasional.
Menurutnya, capaian ini termasuk hasil positif. Sebab, Bali sempat mencatat angka kemiskinan di angka 4,7 persen atau berada di lima terbawah secara nasional saat pandemi COVID-19. Kini, ekonomi masyarakat Bali mulai bangkit seiring dengan menggeliatnya sektor pariwisata.
"Setelah pulih, pelan-pelan mulai turun dan Bali berada di angka 4,25. Ini sudah tergolong rendah di Indonesia. Artinya begitu ekonomi pulih, penyerapan tenaga kerja baik, tingkat pengangguran rendah, kemiskinan berkurang. Memang ini belum serendah seperti sebelum pandemi yang ada di angka 3,91 persen," tegas dia.
Endang pun sempat menyampaikan kepada penjabat gubernur, bahwa langkah-langkah pengentasan kemiskinan ekstrem di Bali tidaklah sulit. Sebab, menurut Endang, Bali memiliki modal yang cukup untuk mendukung upaya itu.
"Pertama karena penduduk miskin di Bali itu rata-rata melek huruf. Artinya, tidak ada yang buta huruf. Kedua, rata-rata lama sekolah di Bali itu di atas sembilan tahun, sama dengan tamat SMP. Ini menjadi modal untuk mengentaskan kemiskinan," pungkas Endang.
Sebelumnya, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya akan membentuk tim untuk mengejar target Bali bebas penduduk miskin ekstrem pada 2024. Hanya saja, Mahendra tak merinci, tim seperti apa yang akan dibentuk itu.
Mahendra juga meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menggunakan data BPS untuk mengetahui masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan sosial. "Jangan sampai bantuan sosial yang disiapkan salah sasaran. Saya ingin semua berjalan transparan dan masyarakat miskin tertangani dengan baik, sehingga kemiskinan ekstrem ini dapat kita nol-kan di tahun 2024. Kita harus bekerja maksimal karena masyarakat juga merupakan tanggung jawab kita sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat," kata Mahendra melalui keterangan tertulisnya, Rabu (13/9/2023).
(iws/nor)
