.webp)
Penjabat (Pj) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya akan membentuk tim untuk mengejar target Bali bebas penduduk miskin ekstrem pada 2024.
Tim percepatan ini dibentuk karena Bali merupakan provinsi dengan kemiskinan terendah dengan angka 4,25 persen dan kemiskinan ekstrem sebesar 0,54 persen.
"Saya minta agar bantuan pemerintah yang ada lebih diprioritaskan kepada warga yang memang membutuhkan, mereka yang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem," kata Mahendra melalui keterangan resmi yang diterima detikBali, Rabu (13/9/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hanya saja, Mahendra tak merinci, tim seperti apa yang akan dibentuk itu. Mahendra juga meminta kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menggunakan data yang transparan mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengetahui masyarakat miskin yang berhak menerima bantuan sosial.
"Jangan sampai bantuan sosial yang disiapkan salah sasaran. Saya ingin semua berjalan transparan dan masyarakat miskin tertangani dengan baik, sehingga kemiskinan ekstrem ini dapat kita nol-kan di tahun 2024. Kita harus bekerja maksimal karena masyarakat juga merupakan tanggung jawab kita sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat," tuturnya.
Berdasarkan data Bappeda tahun 2022 terkait kemiskinan ekstrem yang diterima oleh detikBali, ada dua kabupaten dengan jumlah kemiskinan eksrem di atas satu persen, yakni Kabupaten Gianyar (1,65%) dan Kabupaten Karangasem (1,80%).
"(Ada dua kabupaten di atas satu persen) nggih," tulis Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra saat dikonfirmasi oleh detikBali, Rabu (13/9/2023).
"Bappeda mengkoordinasikan program-program dengan dukungan anggaran. Yang bergerak OPD-OPD dan bupati-bupati, harus itu," lanjutnya.
Ika menerangkan jika Pj Gubernur Mahendra meminta agar program tersebut dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024. Rencananya, program tersebut akan dibahas dengan bupati/walikota pada akhir September mendatang.
"(Target) akhir tahun 2024 harus tuntas," tandasnya.
Oleh sebab itu, ia berharap agar Pemerintah Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti untuk mengecek di lapangan dan menyampaikan kondisi riil saat ini berapa warga yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.
(dpw/iws)
