.webp)
Menteri BUMN Erick Thohir bakal bersih-bersih dana pensiun (dapen) pelat merah. Pasalnya, 65 persen dapen BUMN disebut bermasalah.
Menurut Erick, pengungkapan kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) hanya permulaan, mengingat banyaknya dapen di BUMN yang bermasalah Ia pun mengaku terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan KPK mengusut dugaan korupsi di BUMN.
"Kemarin saya warning (peringatkan), setelah Jiwasraya, Asabri, sekarang kami mendorong investasi audit untuk dapen-dapen BUMN yang kemarin saya lihat bukunya ini 35 persen sehat, dan 65 persen lainnya sakit," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (22/1/2023), dilansir detikFinance.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga sebelumnya mengungkap proses audit data dapen BUMN yang masih berlangsung saat ini. Audit dilakukan untuk menemukan direksi mana saja yang bermasalah, serta besaran dananya.
"Dana pensiun lagi diaudit. Tunggu. Tapi, seru sih, kan lagi proses," kata Arya di BSD, Tangerang, sembari melanjutkan bahwa dana bermasalah di dapen BUMN mencapai triliunan rupiah.
Setelah audit beres, sambung dia, baru lah dicek direksi mana yang korupsi dan mana yang tidak. Setelah ada temuan, nanti BUMN akan melakukan tindakan lanjut. "Besar. Besarnya juga triliunan rupiah," jelasnya.
Sekadar informasi, sejumlah perusahaan asuransi dan dapen menjadi pengelola dana pensiun untuk pekerja BUMN, PNS, hingga TNI dan Polri. Seperti, Asabri, Taspen.
Adapula bank-bank BUMN dan perusahaan BUMN lainnya yang mengelola dapen mereka secara mandiri dengan model bisnis Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).
Berdasarkan data Badan Kepegawaian Nasional (BKN), total PNS di Indonesia mencapai 3,99 juta orang. Jumlah ini belum termasuk TNI dan Polri.
Di Bali sendiri, total PNS sebanyak 59.732 orang. Mereka tersebar di sembilan kabupaten/kota, antara lain Denpasar 15 ribu PNS, Badung 7.204 PNS, dan Buleleng 7.217 PNS.
(BIR/nor)
