Realisasi penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPD) Kabupaten Badung pada triwulan ketiga tahun 2026 mencapai 89,23 persen. Meski capaian tersebut cukup baik, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa mengingatkan seluruh jajarannya agar tidak sekadar mengejar angka realisasi anggaran secara administratif.
"Jangan hanya disuguhkan pada angka-angka realisasi seperti sekarang ini, tetapi nyatanya beberapa isu tidak tersentuh. Kita bergerak untuk mengatasi isu, bukan hanya membuat kegiatan yang sekadar mengulang apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya," kata Adi Arnawa seusai memimpin Rapat Evaluasi Progres dan Hasil Pengendalian Program/Kegiatan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026 di Puspem Badung, Selasa (20/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pemerintah Kabupaten Badung kini mengatensi sejumlah isu strategis untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas. Prioritas penanganan tersebut mencakup kemacetan lalu lintas, pemenuhan akses air bersih, pengelolaan sampah, pengendalian alih fungsi lahan, hingga penanganan kriminalitas dan keamanan daerah.
"Arah kebijakan kami sudah sangat jelas, tinggal aparatur di lapangan harus peka dan paham persoalan riil. Penanganan pada isu dasar ini secara otomatis akan menaikkan kualitas daerah sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Daerah," kata Adi Arnawa.
Untuk mengawal instruksi tersebut, Sekda Badung IB Surya Suamba beserta para Asisten Setda diminta melakukan pemantauan dan evaluasi. Hasil evaluasi ini menjadi landasan utama penyusunan APBD 2026 berjalan hingga perancangan APBD 2027.
Sementara itu, evaluasi program ini mencakup progres pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan fisik, hingga realisasi keuangan daerah. Langkah ini diambil untuk memastikan seluruh capaian kinerja selaras dengan target serta anggaran kas yang telah ditetapkan.
"Pada November nanti kami juga agendakan kunjungan kerja triwulan keempat. Kami akan lihat kembali langsung progres di lapangan," ujar Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Badung, I Made Agus Aryawan.
Untuk memastikan seluruh program berjalan sesuai rencana, pengawasan di lapangan juga terus ditingkatkan secara berkala. Pemantauan ini berfokus pada program prioritas yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat Badung.
"Tim pengadaan pembangunan secara rutin sudah memonitor di lapangan. Kami fokuskan program dan kegiatan strategis yang menjadi prioritas Pemkab Badung," pungkas Agus Aryawan.