.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali menargetkan pendapatan daerah meningkat menjadi Rp 6,6 triliun dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Semesta Berencana Provinsi Tahun Anggaran 2026. Angka tersebut meningkat Rp 100 miliar dari proyeksi pendapatan dalam APBD Induk 2026 yang menargetkan Rp 6,5 triliun.
Gubernur Bali Wayan Koster menjelaskan Perubahan APBD 2026 dilakukan karena adanya perubahan proyeksi pendapatan dan belanja yang sebelumnya ditetapkan dalam APBD Induk 2026. Adapun, belanja daerah pada Rancangan Perubahan APBD Bali 2026 juga diproyeksikan menjadi Rp 7,5 triliun atau naik Rp 263 miliar dari target semula Rp 7,2 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Penyesuaian ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga kesinambungan pembangunan di tengah dinamika perekonomian. Sehingga pengelolaan keuangan daerah semakin adaptif, prudent, efektif, efisien dan berorientasi pada hasil," ujar Koster saat rapat paripurna ke-48 DPRD Provinsi Bali, Senin (7/9/2026).
Pemprov Bali, dia berujar, berupaya memperkuat kapasitas fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Kemudian peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, pemutakhiran berbasis data, penguatan digitalisasi pemungutan, hingga meningkatkan kualitas pelayanan publik.
"Namun, kita juga menyadari, kemampuan meningkatkan pendapatan memiliki batas. Peningkatan penerimaan daerah harus tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan dunia usaha, serta menjaga iklim investasi juga saya saing ekonomi," imbuh Koster.
Koster lantas merinci PAD Bali dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 diproyeksikan meningkat sebesar Rp 122 miliar lebih, dari Rp 4,2 triliun menjadi Rp 4,3 triliun. Pajak daerah juga diproyeksikan naik dari Rp 2,8 triliun menjadi Rp 2,83 triliun atau bertambah Rp 1,2 miliar.
Sedangkan retribusi daerah meningkat Rp 649 miliar dari Rp 614 miliar. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga naik Rp 190 miliar menjadi Rp 257 miliar dan lain-lain PAD yang sah meningkat menjadi Rp 617 miliar dari Rp 590 miliar.
Sementara itu, ada penurunan pendapatan transfer sekitar Rp 35 miliar dari Rp 2,31 triliun menjadi Rp 2,27 triliun. Sedangkan, lain-lain PAD yang sah meningkat Rp 19,1 miliar lebih dari sebelumnya Rp 5,7 miliar.
Koster kemudian membeberkan proyeksi belanja pada Rancangan Perubahan APBD Bali 2026 dari semula Rp 7,2 triliun menjadi Rp 7,5 triliun lebih. Lalu, belanja operasi yang mencakup belanja pegawai, barang dan jasa, subsidi, hibah serta bantuan sosial dari Rp 5,2 triliun meningkat menjadi Rp 5,4 triliun atau naik Rp 160 miliar.
Belanja hibah juga mengalami peningkatan menjadi Rp 1,27 triliun dari sebelumnya hanya Rp 1,12 triliun. Belanja modal yang mencakup kebutuhan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, aset tetap dan lainnya naik Rp 34 miliar dari Rp 806 miliar menjadi Rp 841 miliar.
Sedangkan belanja modal tanah, tidak ada perubahan yakni tetap Rp 141 miliar. Belanja transfer meningkat dari Rp 94 miliar menjadi Rp 1,18 triliun masing-masing terdiri dari belanja bagi hasil Rp 685 miliar menjadi Rp 725 miliar, dan belanja bantuan keuangan meningkat Rp 462 miliar dari Rp 408 miliar.
Koster menerangkan perubahan tersebut tidak sekadar pada perubahan angka, tetapi untuk memenuhi berbagai kewajiban dan kebutuhan pembangunan. Kewajiban yang dimaksud misalkan belanja hasil audit LKPD Bali tahun 2025, penetapan Silpa 2025, belanja wajib, dan sebagainya.
Berdasarkan komposisi pendapatan dan belanja, Rancangan Perubahan APBD 2026 masih mencatat defisit anggaran sebesar Rp 842 miliar lebih atau 12,65 persen. Adapun, penerimaan pembiayaan daerah meningkat dari Rp 1,42 triliun menjadi Rp 1,5 triliun lebih. Bersumber dari Silpa tahun 2025 sebesar Rp 712 miliar lebih, rencana penerimaan pinjaman daerah Rp 873 miliar lebih, pengeluaran pembiayaan daerah tetap dianggarkan sekitar Rp 743 miliar lebih.
"Penyesuaian anggaran, diharapkan tetap (bisa) menjaga efektifitas penggunaan keuangan daerah sekaligus mendukung keberlanjutan program pembangunan Bali pada tahun berjalan," kata Koster.
(iws/iws)
