detikBali

Polda NTB Mulai Selidiki Praktik Aborsi Ilegal Dokter di Mataram

Terpopuler Koleksi Pilihan

Polda NTB Mulai Selidiki Praktik Aborsi Ilegal Dokter di Mataram


Abdurrasyid Efendi - detikBali

Dirres PPA-PPO Polda NTB, Kombes Ni Made Pujewati.
Dirres PPA-PPO Polda NTB, Kombes Ni Made Pujewati. (Foto: Abdurrasyid Efendi/detikBali)
Mataram -

Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai mengusut dugaan praktik aborsi ilegal di salah satu rumah sakit swasta Kota Mataram. Praktik aborsi ilegal itu diduga turut melibatkan seorang dokter inisial IKS alias dr S.

Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA-PPO) Polda NTB, Kombes Ni Made Pujewati, membenarkan pihaknya telah mulai melakukan penyelidikan. Termasuk dengan memintai keterangan dari para pihak.

"Investigasi dilidik (penyelidikan), sudah dilidik," kata Pujewati, Senin (7/9/2026).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pujewati menjelaskan hingga saat ini pihaknya belum menerima laporan resmi terkait dugaan praktik aborsi ilegal tersebut. Menurutnya, penyelidikan dilakukan berdasarkan pemberitaan yang ramai di media massa.

ADVERTISEMENT

"Tidak ada pelaporan ke kami. Hanya pemberitaan-pemberitaan saja," ujar Pujewati.

"Kami klarifikasi dulu narasumber yang ditulis dalam pemberitaan. Itu awal mulanya. Baru yang menyampaikan (menjadi narasumber) yang ditulis dalam pemberitaan," imbuhnya.

Dugaan praktik aborsi ilegal ini terbongkar setelah keluarga korban melapor ke Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram beberapa waktu lalu. Berdasarkan pengakuan korban dan keluarganya kepada LPA Mataram, dugaan praktik aborsi ilegal tersebut terjadi saat korban berusia kurang dari 18 tahun.

Ketua LPA Kota Mataram, Joko Jumadi, membenarkan dirinya telah memberikan klarifikasi terkait kasus tersebut kepada Polda NTB. "Ya, Jumat (4/9/2026) kemarin (memberikan klarifikasi)," ujar Joko, Senin.

Sebelumnya, LPA Mataram resmi melaporkan kasus dugaan praktik aborsi ilegal tersebut ke Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Lombok Barat. Pengaduan juga disampaikan ke Kepala Dinas Kesehatan Mataram serta Ketua Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia wilayah NTB.



(iws/iws)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan









Hide Ads