.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 9,71 triliun dalam usulan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Target PAD tersebut meningkat Rp 181,91 miliar atau 1,91 persen jika dibandingkan dengan penetapan APBD murni 2026.
"PAD dirancang Rp 9,7 triliun lebih, padahal di APBD induk kami pasang Rp 9,5 triliun. Jadi, ada peningkatan sekitar Rp 181 miliar di perubahan ini," kata Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Kamis (3/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kenaikan PAD tersebut menopang penyesuaian total pendapatan daerah Badung yang dipasang sebesar Rp 10,50 triliun. Secara keseluruhan, kontribusi PAD mendominasi porsi pendapatan hingga menyumbang 74,21 persen terhadap postur belanja daerah.
"Total pendapatan daerah pada perubahan APBD 2026 naik 1,65 persen menjadi Rp 10,50 triliun. Rinciannya bersumber dari PAD Rp 9,71 triliun, Pendapatan Transfer Rp 787,82 miliar, dan pendapatan sah lainnya Rp 3 miliar," ujar Adi Arnawa.
Sisi pengeluaran daerah turut disesuaikan dengan mengusulkan alokasi belanja daerah sebesar Rp 13,08 triliun. Nilai belanja ini membengkak sebesar 13,56 persen atau bertambah Rp 1,56 triliun dari APBD murni.
"Secara umum belanja daerah ini ada peningkatan, yakni belanja daerah secara total sebesar Rp 13,09 triliun. Angka ini terdiri atas belanja operasi Rp 6,27 triliun dan belanja modal Rp 4,82 triliun," tutur Adi Arnawa.
Postur pengeluaran daerah juga mencakup alokasi Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga. Pemkab Badung memasang belanja transfer senilai Rp 1,86 triliun serta Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 129,09 miliar.
"Kami mengalokasikan belanja transfer sebesar Rp 1,86 triliun untuk daerah. Selain itu, dana Belanja Tidak Terduga disiapkan sebesar Rp 129,09 miliar," ungkap Adi Arnawa.
Defisit antara pendapatan dan belanja ditutup melalui strategi Pembiayaan Daerah. Penerimaan pembiayaan bersumber dari Silpa tahun sebelumnya sebesar Rp 1,19 triliun serta rencana pinjaman daerah senilai Rp 1,97 triliun.
Adi Arnawa menjelaskan sektor pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk investasi daerah dan pemenuhan kewajiban utang. Pemkab Badung mengalokasikan penyertaan modal BPD Bali sebesar Rp 300 miliar serta pembayaran pokok pinjaman senilai Rp 279,09 miliar.
"Pengeluaran pembiayaan kita pakai untuk penyertaan modal ke BPD Bali senilai Rp 300 miliar. Sisanya Rp 279,09 miliar dialokasikan buat pembayaran pokok utang daerah," imbuh politikus PDIP itu.
Pemkab Badung, dia berujar, mengarahkan fokus anggaran untuk menyelesaikan masalah krusial di kawasan pariwisata, terutama terkait kemacetan lalu lintas. Sektor infrastruktur menyerap porsi dominan mencapai 59,23 persen dari total belanja, disusul sektor pendidikan sebesar 20,61 persen.
"Dari performa APBD ini kelihatan sekali bahwa eksekutif dan legislatif punya komitmen untuk meneruskan langkah-langkah yang selama ini dilakukan. Kita memfokuskan kepada pembangunan infrastruktur, khususnya dalam bidang kepariwisataan," pungkas Adi Arnawa.
(iws/iws)
