.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar bersama Kementerian Sosial (Kemensos) melakukan uji coba digitalisasi bansos melalui portal Perlinsos (Perlindungan Sosial), Kamis (5/6/2026). Diketahui, data error atau kesalahan data di Denpasar paling tinggi. Dari 100 warga miskin, 93 orang tidak menerima hak mereka.
Hasil uji coba di Kelurahan Peguyangan, Denpasar Utara, Kamis, menemukan ketidaksesuaian data penerima bansos. Antara lain, warga yang sudah pindah domisili. Selain itu, ada juga warga yang meninggal tapi keluarga belum mengurus akta kematian. Kemudian, ada pula terdata aparatur sipil negara (ASN) di KK sehingga tidak layak meerima bansos. Sehingga dengan digitalisasi ini, data bisa langsung dimutakhirkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kadinsos Denpasar I Gusti Ayu Laxmy Saraswaty mengatakan Denpasar siap melakukan uji coba. "Data desil 1-5 dari Kemensos ada 38 ribu warga. Yang sudah memiliki Identitas Kependudukan Digital atau IKD baru 2 ribu orang, sekitar 15 persen," ujarnya ditemui detikBali, Kamis (4/6/2026).
"Dalam kegiatan ini, Kota Denpasar menyiapkan 85 agen Perlinsos untuk mendampingi warga dalam digitalisasi ini," sambung Laxmy.
Pemkot Denpasar fokus memberikan edukasi kepada warga agar tidak takut melakukan IKD. Sebab, pendataan hingga kata sandi dilakukan masiang-masing individu.
"Untuk lansia, disabilitas, ODGJ tanpa HP pintar, agen akan jemput bola ke rumah. Warga juga bisa urus IKD dan BPJS di Dinsos atau desa lurah," terangnya.
Laxmy juga memastikan warga bisa mengajukan sanggahan jika ada ketidaksesuaian data. "Kalau warga penerima bantuan ditolak bisa ajukan sanggahan lewat portal DTSEN. Agen bisa dihubungi lewat desa/kelurahan," tutup Laxmy.
Sementara itu, Perwakilan Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Samuel Prayoga yang turun hadir menjemput bola mengatakan Denpasar dipilih karena kesalahan datanya paling tinggi di Bali.
"Data error mencapai 93 persen artinya dari 100 warga miskin, 93 orang tidak dapat haknya. Inklusi error-nya juga tinggi, sekitar 40-50 persen," ujar Samuel di Denpasar.
"Angka itu yang bikin kami uji coba di sini. Tujuannya menekan error, supaya anggaran negara tepat sasaran ke yang benar-benar berhak," sambung Samuel.
Selain Denpasar dan seluruh Bali, Samuel menyebut uji coba juga berjalan di Medan, Tapanuli Utara, Surabaya, dan daerah lain. Namun untuk gelombang pertama mulai dilakukan hari ini.
Adapun target nasional menekan error di bawah 20 persen. Namun, idealnya hanya di bawah 10 persen per kabupaten/kota. "Bansos PKH dan BPNT lewat sistem digital rencananya disalurkan triwulan 4 2026 atau triwulan 1 2027," tandasnya.
(hsa/hsa)
