.webp)
Fraksi Gerindra-PSI DPRD Bali meminta Gubernur Bali agar merubah arah kebijakan pariwisata, termasuk dalam mengelola pajak daerah. Musababnya, selama ini pariwisata Bali hanya dipandang sebagai sektor industri semata.
Ketua fraksi Gerindra-PSI DPRD Bali, Gede Harja Astawa, mengatakan jika pariwisata hanya dilihat sebagai sumber pendapatan dikhawatirkan tidak memperhatikan dampak panjang. Menurutnya, sektor pariwisata Bali juga berkaitan dengan banyak pihak seperti lingkungan, budaya, hingga kehidupan masyarakat lokal.
"Konsep kepariwisataan bersifat multidimensi dan multidisiplin," ujar Gede Harja Astawa dalam rapat paripurna ke-33 di Gedung DPRD Bali, Selasa (14/4/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia juga menekankan penyusunan Peraturan Daerah (Raperda) Pariwisata mengacu pada kebijakan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Kepariwisataan.
Selain itu, Harja Astawa juga menyinggung pengelolaan pendapatan daerah yang dinilai masih kurang transparan. Ia menilai perbaikan ini penting agar pariwisata Bali tidak hanya berfokus pada kualitas, tetapi juga berkelanjutan dan memberi manfaat bagi masyarakat lokal.
Lebih lanjut, ia juga mengkritik aturan wisatawan berkualitas yang dinilai masih longgar. Hal ini terlihat dari wisatawan yang dapat masuk dengan terlalu mudah. "Aturan wisatawan berkualitas bersifat alternatif, artinya satu ciri saja terpenuhi sudah dapat disebut berkualitas," imbuhnya.
Oleh karena itu, Fraksi Gerindra-PSI mengusulkan agar penilaian diperketat dengan harus memenuhi seluruh kriteria.
Selain itu, ia juga mengkritik soal kebijakan dan pengelolaan anggaran, termasuk pungutan wisatawan asing (PWA). "Perlu transparansi dan obyektivitas dalam pengelolaan anggaran yang bersumber dari PWA," ujar Harja Astawa.
Ia mengusulkan agar pendapatan pariwisata seperti pajak hotal dan restoran dapat dikelola oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov_ Bali. Menurutnya aturan tarif yang terlalu rinci justru dapat menyulitkan dan lebih baik dibuat lebih fleksibel.
Selain itu, ia juga menyoroti kinerja pemerintah daerah dalam menangani bencana yang dinilai masih terlalu lamban. Mulai dari masalah lingkungan seperti sampa, abrasi pantai, hingga isu sosial masih belum tertangani dengan baik.
"Pembangunan tidak boleh hanya mengejar citra, tetapi juga fokus pada kualitas yang nyata," tandas Harja Astawa.
(hsa/hsa)
