.webp)
Sebanyak 3.511 Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) masih ditempati oleh warga Kabupaten Klungkung. Secara bertahap, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) Klungkung akan melakukan bedah dan rehab. Tahun ini dicanangkan 54 unit dari APBD dan 200 unit dari APBN melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026.
"3.511 ini masih data mentah per akhir 2025. Tentu ada perubahan jika didata kembali tahun ini," kata Kabid Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas PUPRPKP Klungkung I Wayan Sukrawija, pada detikBali, Senin (13/4/2026).
Lebih jauh terkait data tersebut, Sukrawija menerangkan, dari total 60.794 unit rumah di empat kecamatan, 57.283 unit rumah dinyatakan layak huni. Sehingga secara persentase, jumlah Rutilahu di Klungkung 5,78 persen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia juga merincikan, jumlah Rutilahu terbanyak terdapat di kecamatan Nusa Penida yakni sebanyak 1.024 unit. Sedangkan di posisi kedua ada kecamatan Dawan sebanyak 985 unit, disusul kecamatan Klungkung 779 unit dan Banjarangkan 723 unit.
"Data ini belum 100 persen karena tercatat masih ada beberapa desa yang belum mengirimkan data," tambahnya.
Sementara itu, progres bedah rumah dan rehabilitasi dari program BSPS Kementerian PKP dikatakan dalam tahapan pendataan. Dari total 200 unit Rutilahu yang akan direhab, anggaran yang didapatkan sebesar Rp 4 miliar. Sementara untuk bedah rumah dan rehabilitasi Rutilahu dari APBD dianggarkan sekitar Rp 1,4 miliar.
"Untuk BSPS tahun ini dilakukan di dua kecamatan yakni kecamatan Dawan dan Banjarangkan. Sedangkan yang dari APBD tersebar di 4 kecamatan," terang Sukrawija.
Kepala Dinas PUPRPKP Klungkung I Made Jati Laksana menjelaskan pihaknya terus berupaya mengentaskan RTLH di tengah keterbatasan anggaran. Ia berharap, akan terus ada peningkatan anggaran setiap tahunnya untuk menurunkan jumlah RTLH.
"Setiap tahun kita juga terus mengusulkan ke pemerintah pusat. Kebetulan tahun ini hanya ada dua kecamatan yang kebagian," kata Jati Laksana.
