Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bali memangkas anggaran perjalanan dinas hingga bahan bakar sebesar 10 persen atau sekitar Rp 21 miliar. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Bali, Ketut Nayaka ditemui di Kantor DPRD Bali, Senin (6/4/2026).
"Ya kalau arahannya sih perjalanan dinas, kemudian makan-minum, BBM gitu, 10 persenan. Nominalnya kalau tidak salah sekitar Rp 21 miliar lebih. Ya sudah dipatok sekian," kata Nayaka.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nayaka menjelaskan anggaran perjalanan dinas itu sudah termasuk ke luar negeri juga dipangkas. Pemangkasan ini merupakan kebijakan efisiensi yang harus dilakukan di setiap OPD.
Termasuk kebijakan work from home (WFH) setiap hari Jumat. Nayaka mengatakan sesuai edaran yang ia terima hanya pejabat eselon dua saja yang berkantor ditemani beberapa pejabat eselon tiga yang berkepentingan saja.
"Kalau tidak mendesak kita saja eselon duanya, sekwannya saja sama sekpri," imbuhnya.
Nayaka menuturkan akan ada mekanisme absensi melakui aplikasi untuk ASN yang bekerja dari rumah. Seluruh tugas-tugas akan melalui virtual tanpa ada berkas fisiknya.
Nayaka menjelaskan seluruh efisiensi anggaran sudah diatur dalam APBD Induk 2026. Anggaran akan berfokus pada kebutuhan yang mendesak seperti sarana yang rusak, pengembalian fungsi hutan mangrove, sedimentasi dan perbaikan jalan.
(hsa/hsa)










































