Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengklaim capaian signifikan dalam satu tahun kepemimpinan Gubernur Wayan Koster dan Wakil Gubernur I Nyoman Giri Prasta. Pertumbuhan ekonomi melampaui rata-rata nasional, sementara angka kemiskinan disebut menjadi yang terendah di Indonesia.
Berdasarkan data BPS Bali per 5 Februari 2026, ekonomi Bali tumbuh 5,82 persen, naik dari sebelumnya 5,48 persen. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional sebesar 5,11 persen.
"Kemiskinan turun 3,42 persen dan terendah senasional. Begitu juga pengangguran turun 1,45 persen, gini ratio membaik dengan angka 0,333, IPM meningkat 79,37 persen dan masuk 5 besar nasional," ujar Wayan Koster, Rabu (25/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Usia harapan hidup masyarakat Bali mencapai 75,46 persen per tahun. Prevalensi stunting berada di angka 7,2 persen, terendah secara nasional dan menjadi satu-satunya provinsi di bawah 10 persen. Sementara itu, pendapatan per kapita meningkat menjadi Rp 72,66 juta, meski masih di bawah rata-rata nasional.
Pemprov Bali menerbitkan 10 perda strategis, mulai dari perlindungan pantai, pengendalian alih fungsi lahan hingga hak penyandang disabilitas. Selain itu, terdapat 6 pergub strategis seperti program satu keluarga satu sarjana, jaminan sosial rohaniawan, 5 instruksi gubernur serta 7 surat edaran strategis termasuk pengendalian sampah plastik.
Transformasi ekonomi difokuskan pada sektor pertanian, kelautan, industri, UMKM, ekonomi kreatif dan pariwisata. Kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 2,46 juta orang, sementara pungutan wisatawan asing (PWA) mencapai Rp 369 miliar per tahun, meningkat dari sebelumnya Rp 318 miliar.
Pemprov juga mempercepat sistem organik di sektor pertanian serta hilirisasi hasil perikanan. Produk arak Bali disebut mulai menembus pasar internasional dan tersedia di duty free Bandara Internasional Ngurah Rai.
Percepatan pembangunan juga dilakukan di sektor infrastruktur. Proyek shortcut Singaraja-Mengwitani ditargetkan rampung pada 2027, termasuk underpass Jimbaran, Jembatan Nusa Ceningan-Lembongan dan embung Unda. Layanan bus Trans Metro Dewata juga direaktivasi.
"Total anggaran infrastruktur mencapai ratusan miliar dari APBN dan APBD," jelasnya.
Di sektor lingkungan dan energi, Pemprov menargetkan penutupan total TPA Suwung pada 1 Agustus 2026. Pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) berkapasitas 1.200 ton per hari juga disiapkan, termasuk pengembangan PLTS atap hingga 250 megawatt.
Peningkatan penggunaan kendaraan listrik menempatkan Bali di posisi kedua secara nasional. Selain itu, pembangunan Turyapada Tower di Buleleng ditargetkan selesai pada 2026 dan mulai beroperasi pada 2027.
"Turyapada tower sebagai pusat teknologi dan ekonomi baru di Bali Utara. Bidang keamanan, sistem Sipandu Beradat diperkuat dengan melibatkan pecalang serta sinergi antara TNI-Polri," imbuhnya.
Pemprov Bali juga mendukung program prioritas presiden, seperti program tiga juta rumah, makan gizi gratis yang telah menjangkau 63 persen penerima manfaat, serta pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Tabanan dan Karangasem.
"Bali meraih berbagai penghargaan seperti Opini WTP 12 kali berturut-turut, nilai SAKIP BB mencapai 79,9. Reformasi birokrasi A- yakni 92,05. Innovative Goverment Award 2025, Provinsi Layak Anak 2025 dan penghargaan nasional juga internasional," imbuh Koster.
"Selama setahun ini, Pemprov Bali berkomitmen mewujudkan pembangunan berbasis budaya, berkelanjutan dan berdaya saing global. Program strategis juga dipercepat guna memastikan kesejahteraan masyarakat Bali secara merata dan berkelanjutan," pungkas Koster.
(dpw/dpw)










































