detikBali

Koster Sebut Masalah-masalah di Bali Beres dalam 5 Tahun

Terpopuler Koleksi Pilihan

Koster Sebut Masalah-masalah di Bali Beres dalam 5 Tahun


Hani Sofia - detikBali

Gubernur Wayan Koster memberikan sambutan dalam agenda pelantikan Kepala BPKP Bali di Gedung Wiswa Sabha, Kamis (19/2/2026).
Foto: Gubernur Wayan Koster memberikan sambutan dalam agenda pelantikan Kepala BPKP Bali di Gedung Wiswa Sabha, Kamis (19/2/2026). (Hani Sofia/detikBali)
Denpasar -

Bali tengah menghadapi sejumlah persoalan. Mulai dari kemacetan, pengelolaan sampah, hingga isu keamanan yang mengganggu citra pariwisata.

Salah satu permasalahan yang disorot adalah kemacetan. Gubernur Bali, Wayan Koster mengatakan kemacetan di Bali terjadi hampir di seluruh wilayah. Ia membandingkan dengan kemacetan di Jakarta yang hanya terjadi di jam-jam tertentu saja.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali sedang mempersiapkan transportasi yang tersambung antarwilayah. Salah satunya adalah transportasi massal berbasis ART (Autonomous Rail Transit) yang digadang-gadang dapat menjadi solusi jangka menengah dan panjang.

Koster mengeklaim dengan dukungan yang diberikan pemerintah pusat ia dapat menyelesaikan permasalahan ini dalam kurun waktu 4-5 tahun selama masa kepemimpinannya.

ADVERTISEMENT

"Target saya jelas, persoalan-persoalan harus tuntas 4-5 tahun. Infrastruktur konektivitas jadi kunci agar Bali lebih tertata," kata Koster.

Selain itu, Koster juga menyinggung tata kelola keuangan daerah yang berkualitas. Meski telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) hingga sepuluh kali, ia mengingatkan bahwa WTP tidak otomatis menjamin daerah bebas dari korupsi. Oleh karena itu ia mengingatkan untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

"Kalau sakit ya bilang sakit. Jangan bilang sehat. Tata kelola harus jujur supaya bisa diperbaiki," tegasnya.

Dengan adanya pengurangan transfer ke daerah, Pemprov Bali juga melakukan efisiensi anggaran dengan memangkas belanja yang tidak prioritas. Langkah ini dilakukan agar anggaran dapat diprioritaskan untuk program pembangunan yang lebih prioritas dan berdampak.



(hsa/hsa)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan









Hide Ads
LIVE