.webp)
Personel Amerika Serikat (AS) menaiki dan menyita sebuah kapal tanker di lepas pantai Venezuela. Ini menjadi kali kedua AS menyita kapal di dekat wilayah Venezuela dalam sebulan terakhir.
Dilansir detikNews, Minggu (21/12/2025), penyitaan tersebut terjadi di tengah meningkatnya tekanan pemerintahan Presiden AS Donald Trump terhadap Caracas. Pencegatan kapal dilakukan setelah Trump mengumumkan adanya 'blokade' terhadap kapal tanker minyak yang dikenai sanksi saat masuk dan keluar dari Venezuela.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sebelumnya, AS menyita sebuah kapal tanker minyak besar bernama Skipper pada 10 Desember. Kapal tersebut dikenai sanksi karena hubungannya dengan Iran. Meski kebijakan Trump pekan ini menargetkan kapal tanker yang dikenai sanksi, kapal yang disita AS pada Sabtu (20/12) tidak termasuk dalam daftar sanksi AS.
Kapal yang disita merupakan kapal tanker berbendera Panama yang membawa minyak Venezuela dengan tujuan akhir ke Asia. Penyitaan tersebut tidak mendapat perlawanan dari awak kapal.
Operasi Penjaga Pantai AS
Operasi penyitaan pada Sabtu itu dipimpin oleh Penjaga Pantai AS dengan dukungan militer AS dan berlangsung di perairan internasional. Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kristi Noem, yang membawahi Penjaga Pantai, mengunggah video berdurasi tujuh menit ke media sosial pada Sabtu sore. Video tersebut memperlihatkan sebuah helikopter melayang di atas kapal tanker itu.
Noem menulis bahwa kapal tanker tersebut ditangkap dalam 'aksi subuh' oleh Penjaga Pantai dengan dukungan Departemen Pertahanan. Dia juga menyebut kapal itu terakhir berlabuh di Venezuela.
"Amerika Serikat akan terus mengejar pergerakan ilegal minyak yang dikenai sanksi yang digunakan untuk mendanai terorisme narkoba di kawasan itu," katanya.
Respons Venezuela dan Iran
Penyitaan kapal tersebut memicu reaksi dari pemerintah Venezuela. Menteri Luar Negeri Venezuela Yvan Gil mengumumkan bahwa Iran menawarkan kerja sama untuk menghadapi apa yang dia gambarkan sebagai 'tindakan pembajakan' dan 'terorisme internasional' oleh pemerintah AS.
Gil mengatakan melalui Telegram bahwa dia berbicara via telepon dengan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi untuk meninjau hubungan bilateral dan membahas 'perkembangan terkini di Karibia, terutama ancaman dan pencurian kapal yang memuat minyak Venezuela'.
Menurut Gil, Teheran menyatakan 'solidaritas penuh' dengan Venezuela dan menawarkan kerja sama 'di semua bidang' untuk menghadapi tindakan AS yang dinilai melanggar hukum internasional. Penyitaan kapal-kapal tersebut dinilai semakin menekan Caracas dengan menargetkan jalur ekonomi vital yang sebelumnya sudah terdampak sanksi baru terhadap sektor minyak awal tahun ini.
Tekanan AS terhadap Venezuela
AS telah berbulan-bulan meningkatkan tekanan terhadap Venezuela, termasuk pengerahan ribuan pasukan dan kelompok serang kapal induk ke Karibia, serangan terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkoba, serta ancaman berulang terhadap Presiden Nicolás Maduro.
Militer AS dilaporkan telah menewaskan 104 orang dalam serangan yang menghancurkan 29 kapal yang dituduh membawa narkoba. Pemerintahan Trump menyebut serangan tersebut sebagai upaya menindak aliran narkoba dan migran ilegal dari Venezuela.
Pengumuman Trump pekan ini tentang 'blokade' juga menegaskan fokus AS pada minyak Venezuela. Trump menyatakan AS harus memiliki akses terhadap minyak negara tersebut jika Maduro digulingkan.
Venezuela diketahui memiliki cadangan minyak terbesar di dunia, namun produksinya jauh di bawah kapasitas akibat sanksi internasional. Sebagian besar minyak negara itu dijual ke China.
Pemerintah Venezuela sebelumnya mengecam kebijakan blokade tersebut dengan menyebutnya sebagai 'ancaman yang sembrono dan serius'. Caracas menegaskan akan terus membela kedaulatan dan kepentingan nasionalnya.
Wakil Presiden Venezuela Delcy Rodríguez mengatakan negaranya 'menolak pencurian dan pembajakan kapal swasta baru yang mengangkut minyak Venezuela'. Dia menegaskan pemerintah Venezuela akan mengambil semua langkah yang diperlukan, termasuk melaporkan kasus ini ke Dewan Keamanan PBB, organisasi multilateral lainnya, serta pemerintah dunia.
(dpw/dpw)
