.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali memproyeksikan pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp 5,3 triliun. Gubernur Bali Wayan Koster merinci dari total pendapatan daerah tersebut, sebesar Rp 3,9 triliun didapatkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp 5,3 triliun lebih, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 3,9 triliun lebih, yang meliputi, Pajak Daerah sebesar Rp 2,7 triliun lebih, Retribusi Daerah sebesar Rp 385 miliar lebih, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp 196 miliar lebih dan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp 572 miliar lebih," kata Koster saat penyampaiannya di Rapat Paripurna DPRD Bali di Kantor Gubernur Bali, Senin (29/9/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Koster melanjutkan pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp 1,4 triliun yaitu dari Dana Alokasi Umum (DAU). Kemudian, lain-lain dari pendapatan daerah yang sah direncanakan sebesar Rp 5,7 miliar yang merupakan dari pendapatan hibah.
Koster menargetkan belanja daerah sebesar Rp 6 triliun. Dari total itu, belanja operasional ditargetkan sebesar Rp 4,7 triliun.
"Belanja Pegawai sebesar Rp 2,5 triliun lebih, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 1,4 triliun lebih, Belanja Subsidi sebesar Rp 5 miliar lebih, Belanja Hibah sebesar Rp 731 miliar lebih, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 48 juta lebih," beber Koster.
Kemudian, belanja modal direncanakan sebesar Rp 473 miliar meliputi belanja modal tanah Rp 12 miliar, belanja modal peralatan dan mesin Rp 85 miliar, belanja modal gedung dan bangunan Rp 294 miliar, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi Rp 79 miliar, dan belanja modal aset tetap lainnya Rp 1 miliar.
"Belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp 50 miliar. Belanja transfer sebesar Rp 807 miliar," sambungnya.
Dari pendapatan dan belanja yang diproyeksikan pada APBD 2026, Koster menyebut defisit anggaran direncanakan sebesar Rp 759 miliar atau 14,3 persen. Defisit akan dibiayai dari pembiayaan netto.
"Penerimaan pembiayaan daerah, tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 1 triliun lebih yang bersumber dari perkiraan SILPA Tahun 2025. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah, direncanakan sebesar Rp 243 miliar lebih, untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah dari pemerintah," pungkasnya.
(nor/nor)
