.webp)
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memantau aksi unjuk rasa yang berujung ricuh di sejumlah wilayah Indonesia. PBB menyerukan investigasi atas dugaan pelanggaran HAM dalam penanganan demonstrasi tersebut.
Seruan ini disampaikan Kantor Hak Asasi Manusia (HAM) PBB atau OHCHR melalui pernyataan resminya di situs PBB, seperti dilansir detikcom, Selasa (2/9/2025), dilansir dari detikNews.
"Kami menyerukan investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum hak asasi manusia (HAM) internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan," kata juru bicara OHCHR, Ravina Shamdasani, dalam pernyataannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Shamdasani menyebut PBB "memantau dengan saksama serangkaian tindak kekerasan di Indonesia dalam konteks protes nasional atas tunjangan parlemen, langkah-langkah penghematan, dan dugaan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau tidak proporsional oleh aparat keamanan".
"Kami menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik," lanjutnya.
Shamdasani menegaskan otoritas harus menjunjung tinggi hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi sambil menjaga ketertiban, sesuai norma dan standar internasional.
"Seluruh aparat keamanan, termasuk militer ketika dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum, harus mematuhi prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kebebasan pers. "Media diizinkan untuk melaporkan peristiwa secara bebas dan independen," katanya.
Rangkaian unjuk rasa yang berlangsung di Jakarta, Yogyakarta, hingga Makassar menelan korban jiwa. Sedikitnya enam orang meninggal dunia akibat kericuhan tersebut.
Sejumlah tokoh kemudian mengimbau agar masyarakat menahan diri dan menyampaikan pendapat secara damai.
Simak Video "Video: Kantor DPP Nasdem Dijaga Prajurit Marinir"
[Gambas:Video 20detik]
(dpw/dpw)
