Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali mengucurkan anggaran untuk program Satu Keluarga Satu Sarjana sebesar Rp 9,7 miliar. Anggaran itu menanggung selama empat bulan (September-Desember).
"Tahun 2025 itu APBD Bali itu menanggung selama 4 bulan untuk biaya semesterannya, kemudian untuk biaya kos bulanannya. Totalnya kalau semua terserap 1.450 (siswa) itu adalah sekitar Rp 9,7 miliar sampai Desember," kata Koster saat ditemui di Jayasabha, Denpasar, Selasa (29/7/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sedangkan, pada 2026 dialokasikan dana yang lebih besar sekitar Rp 24 miliar-Rp 27 miliar. Penerima program ini akan menanggung hanya Rp 1 juta saja setiap semester. Sisanya, ditanggung Pemprov Bali.
"Nggak kena biaya bangunan. Jadi hanya dikenakan yang Rp 1 juta per semester. Jadi perguruan tinggi tidak mengenakan beban biaya pembangunan, selama ini kan kena biaya pembangunan, sekarang nggak," terangnya.
Gubernur asal Buleleng itu juga menyampaikan penerima program tersebut akan diberikan uang saku Rp 1,4 juta per bulan untuk biaya kos dan makan.
"(Prioritasnya) yang miskin dulu, sudah itu yang belum ada sarjana (di keluarga)," sambungnya.
Koster menyampaikan perguruan tinggi yang mahasiswanya minimal 1.000 orang. Pertimbangannya adalah kekuatan keuangan kampus akan berpengaruh jika mahasiswa di bawah 1.000.
Koster juga berharap seluruh kabupaten/kota juga melaksanakan program ini mulai 2026. "Baru Gianyar yang menjalankan program ini. Nah, 2026 semua kabupaten/kota harus melaksanakan apakah 100 mahasiswa, 200 mahasiswa sesuai kemampuan fiskal," tutur Koster.
(nor/hsa)