.webp)
Program Wajib Belajar 13 Tahun yang dimulai sejak jenjang Taman Kanak-kanak (TK) resmi diterapkan mulai tahun ajaran 2025/2026. Kebijakan ini bertujuan membentuk kebiasaan belajar anak secara berkelanjutan sejak usia dini.
Dilansir detikEdu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menjelaskan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah fondasi awal pendidikan. Menurutnya, anak yang memiliki pengalaman di PAUD memiliki keberlanjutan belajar (learning sustainability).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Banyak penelitian menunjukkan bahwa mereka yang punya pengalaman pendidikan di tingkat PAUD itu memiliki learning sustainability yang lebih baik dibanding mereka yang tidak punya pengalaman di pendidikan TK," ujar Abdul Mu'ti di Felfest, Kampus UI, Depok, Jawa Barat, Minggu (27/7/2025).
Karena itu, Abdul Mu'ti menyebut wajib belajar 13 tahun akan dimulai dari TK. Anak-anak akan diajarkan bermain-bernyanyi dan bergembira, termasuk mengenalkan dasar-dasar STEM (Science, Technology, Engineering, dan Math).
"Tapi tentu semuanya dengan permainan, dengan bermain karena hakikat dari belajar di TK adalah bermain. Kita sekarang sedang ada gerakan namanya 'science yang murah, mudah dan menyenangkan'," imbuhnya.
Mu'ti menuturkan 10 tahun lagi, ketika Indonesia merayakan Indonesia Emas, generasi emas adalah mereka yang sekarang ini belajar di bangku TK, SD, SMP dan SMA.
"Karena itu, kalau kita ingin membangun Indonesia Emas 2045, kita perkuat pendidikan dasar dan kami sesuai dengan amanah Bapak Presiden, sesuai dengan Asta Cita yang keempat, berusaha untuk membangun generasi Indonesia yang sehat, generasi Indonesia yang kuat untuk Indonesia yang bermartabat," jelas dia.
Kemendikdasmen yang dipimpinnya memperkuat pendidikan karakter melalui berbagai program untuk penguatan pendidikan karakter mulai dari 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Pagi Ceria, kemudian Jeda Ceria dan berbagai program untuk penguatan karakter melalui penguatan guru bimbingan dan konseling (BK) dan juga berbagai program lain dilakukan untuk memperkuat pendidikan karakter dari sejak dini, terutama pendidikan anak-anak TK.
"Ini yang coba kami bangun sehingga karena itu kalau ini sudah terjadi mudah-mudahan kita bisa punya Generasi Emas Indonesia 2045. Selain kami perbaiki pembelajaran dan program menurut Pak Presiden memperbaiki sarana-prasarana karena itu kunci untuk bisa belajar dengan baik, digitalisasi pendidikan juga program Pak Presiden yang kita usahakan semaksimal mungkin agar dapat berjalan sebaik-baiknya," tandas dia.
Sebelumnya, Widyaprada Ahli Utama Direktorat PAUD Ir Harris Iskandar PhD memaparkan tantangan implementasi Wajib Belajar 13 Tahun ini, hampir setengah dari anak usia 1-6 tahun yakni 4 juta orang tidak ikut PAUD.
Selain itu, masih banyak daerah di Indonesia khususnya kabupaten belum punya layanan PAUD. Sehingga partisipasi anak Indonesia terhadap pendidikan PAUD hanya 10,89%.
"Masih ada 23 ribu lebih desa yang tidak punya layanan PAUD. Selain itu, masih ada 44 kabupaten/kota yang proporsi satu desa satu PAUD-nya kurang dari 40%," ungkap Harris.
Berikut beberapa upaya yang telah dilakukan Kemendikdasmen untuk Wajib Belajar 13 Tahun sejak TK:
· Satu Desa Satu PAUD: Membangun lembaga PAUD di seluruh dsa terutama di daerah 3T
· Bantuan Operasional PAUD (BOP PAUD): Memberikan dana hibah ke lembaga PAUD untuk biaya operasional termasuk anak dari keluarga miskin
· PAUD Inklusif: Menyediakan layanan PAUD lagi anak difabel seperti program PAUD Layanan Khusus di 1.200 lembaga
· Pelatihan guru PAUD
· Kolaborasi dengan UNICEF: Proyek peningkatan kualitas guru dan manajemen PAUD di daerah marginal
· Program PAUD Holistik Integratif: Memenuhi kebutuhan anak secara simultan, sistematis, dan terintegrasi
· Kerja sama dengan Kemenkes dan Kemensos.
Artikel ini telah tayang di detikEdu, baca selengkapnya di sini
(nor/nor)
