.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Flores Timur menyebut ada 10 hal yang harus diperhatikan dalam pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Hal itu disampaikan Bupati Flores Timur melalui Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Flores Timur, Adrianus Lamablawa, dalam kegiatan Lokakarya Pembelajaran Program CORRECT, Selasa (16/12/2025).
"Tentu lokasinya berada di radius aman. Jauh dari guguran awan panas, dan lontaran batu atau kerikil. Punya landscape yang memenuhi. Potensi konflik rendah. Kesediaan air (bersih). Bisa kita arahkan sebagai pusat pertumbuhan baru. Hematnya pembiayaan. Jaringan air kotor. Jaringan listrik. Jaringan Telekomunikasi," kata Adrianus.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adrianus menyebut, Pemkab Flores Timur telah melakukan berbagai upaya dalam penanganan erupsi, termasuk pembangunan huntap. Namun, hingga kini masih terdapat sejumlah kendala yang dihadapi.
Menurutnya, seluruh aspek tersebut akan menjadi perhatian pemerintah daerah agar pembangunan huntap tidak merugikan para penyintas.
"Coba ini ditimbang secara matang karena ini mempengaruhi kebijakan fiskal di tengah efisiensi," imbuhnya.
Adrianus juga menyampaikan rasa syukur pemerintah daerah atas penanganan erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki yang terbantu dengan kehadiran Catholic Relief Services (CRS) dan Yayasan Pengkajian dan Pengembangan Sosial (YPPS).
"Fokus kegiatan CRS, dukungan pada komunitas lokal serta tawaran solusi mata pencariannya dan penguatan ekonomi bagi masyarakat yang berada di tempat pengungsian. Kehadiran dan partisipasi dan dukungan yang sungguh nyata di lima desa binaan; Desa Boru, Hokeng Jaya, Dulipali, Nobo dan Konga," ujarnya.
Sementara itu, Program Manager PAR IV CORRECT Program CRS Indonesia, Helmi Hamid, mengatakan terdapat 13 kelompok simpan pinjam penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki dengan total dana sekitar Rp 200 juta.
"Mereka menggunakan ini untuk pendidikan, menunjang modal usaha, income rumah tangga," ujar Helmi.
Helmi berharap adanya masukan dari Pemerintah Kabupaten Flores Timur terkait sinkronisasi program kerja dan prioritas ke depan.
"Kami ingin mendapatkan beragam masukan," tandasnya.
(dpw/dpw)
