.webp)
Bupati Klungkung I Made Satria menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Klungkung dalam Sidang Paripurna, Senin (28/7/2025). Hal ini berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.
Menanggapi pertanyaan Fraksi PDIP soal sinkronisasi RPJMD dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi seperti RPJPN, RPJMN, dan RPJD, Satria menyebut seluruh visi dan misi daerah telah diselaraskan dengan arah pembangunan pusat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia juga memaparkan lima bidang prioritas dalam RPJMD, yaitu bidang pendidikan, kesehatan dan sumber daya manusia, bidang penanggulangan kemiskinan, bidang tata kelola pemerintahan, serta bidang pelestarian lingkungan dan bidang pariwisata dan budaya.
"Pemerintah Kabupaten Klungkung berkomitmen menyelesaikan permasalahan air bersih secara bertahap. Mulai dari Desa Tanglad pada tahun ini dan merencanakan pembangunan racer power dan WTT (water treatment tank) serta pergantian jaringan distribusi perkotaan," jawab Satria, Senin.
Selain ketersediaan air bersih, Satria akan menyelesaikan masalah defisitnya lahan pertanian. Satria menyebut saat ini tengah disusun naskah akademik Peraturan Daerah tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Perda ini akan disinergikan dengan LSD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klungkung.
"Pemerintah Kabupaten Klungkung akan membuat perda LP2B. Diharapkan dapat lebih menekan laju alih fungsi lahan dan lebih baik dalam penataan ruang," ungkap Satria.
Terkait peningkatan kualitas SDM, Satria akan melakukan pemeliharaan ruang kelas, peningkatan kompetensi guru, dan pemberian biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu. Untuk aspek ketenagakerjaan, Satria menyiapkan, khususnya bagi keluarga miskin, pelatihan advokasi dan calon pekerja migran Indonesia (CPMI).
Pengentasan kemiskinan juga ditempuh melalui pemberian beasiswa, angkutan siswa gratis di tiap kecamatan secara bertahap, bantuan iuran BPJS kesehatan dan BPJS ketenagakerjaan, pelatihan kerja, pelatihan pemanfaatan pangan lokal, pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan, rehab dan bedah rumah, meningkatkan cakupan layanan air bersih maupun pengelolaan sampah dan limbah.
"Bentuk jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja rentan seperti petani, nelayan, pekerja serabutan, dan lainnya berupa bantuan pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 16.800 per pekerja," imbuh Satria.
Soal pelestarian lingkungan, Satrian menyebut akan meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah maupun partisipasi masyarakat untuk mengurangi sampah dari sumbernya. Sementara, mengenai taman hutan raya yang berada di Nusa Lembongan, Satria menjelaskan bahwa itu berada dalam naungan pemerintah pusat.
Ia juga menyebut telah berkomunikasi intensif dengan Dinas PUPRPKP terkait penanganan abrasi pantai dan normalisasi sungai sebagai respons kekhawatiran Fraksi Golkar. Ia berharap program tersebut dapat didanai melalui APBN.
Begitu pula dengan masalah perizinan usaha, Satria akan melakukan sosialisasi mengenai manfaat dan pentingnya legalitas usaha, sosialisasi prosedur dan kewajiban pajak, penyederhanaan proses perizinan, penataan dan penertiban usaha. Mengingat, pengurusan izin sejalan dengan optimalisasi kontribusi pajak.
"Akan dilakukan perbaikan jalan yang menuju destinasi wisata, migrasi lampu konvensional ke LED untuk lampu penerangan jalan, pembangunan senderan di dekat Tukad Melangit yang sudah mengalami longsor dua kali maupun senderan di dekat Goa Jepang yang sudah diusulkan pada anggaran perubahan tahun 2025 sebesar Rp 100 juta," pungkas Satria menyoal infrastruktur di Kabupaten Klungkung.
(nor/nor)
