Keracunan Massal MBG di Kupang, DPR Minta Polisi Selidiki Potensi Pidana

Keracunan Massal MBG di Kupang, DPR Minta Polisi Selidiki Potensi Pidana

Yufengki Bria - detikBali
Jumat, 25 Jul 2025 13:15 WIB
Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman saat mengunjungi Polda NTT, Jumat (25/7/2025)
Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman saat mengunjungi Polda NTT, Jumat (25/7/2025) (Foto: Yufengki Bria)
Kupang -

Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman (BKH), meminta pemerintah memperbaiki tata kelola program Makanan Bergizi Gratis (MBG) usai kasus keracunan massal di Kupang dan Sumba Barat Daya. Ia juga meminta polisi menyelidiki potensi adanya pelanggaran hukum dalam insiden tersebut.

Diketahui, keracunan massal dialami siswa SMPN 8 Kupang dan tiga SMA di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), beberapa waktu lalu. Sejumlah siswa bahkan sempat dirawat di rumah sakit.

"Ya kami minta supaya persiapannya harus lebih matang, misalnya tata kelolanya harus diperbaiki," ujar BKH seusai reses bersama Polda NTT di Mapolda NTT, Jumat (25/7/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

BKH mengaku pihaknya telah meminta Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko agar memobilisasi personelnya untuk mengambil bagian dalam pemberian MBG itu supaya pelaksanannya dilaksanakan dengan baik dan benar.

"Tadi saya sudah minta kepada Pak Kapolda NTT agar segera memobilisasi anggotanya supaya program yang bagus ini bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat," jelas BKH.

ADVERTISEMENT

Politisi Partai Demokrat itu menegaskan keracunan tersebut tidak boleh terulang kembali. Menurutnya, hal tersebut sudah terjadi dua hingga tiga kali.

"Biasa itu sudah terjadi dua dan tiga kali keracunan sehingga harus ada perbaikan dan evaluasi agar ke depannya bisa menjadi lebih baik. Tidak boleh kejadian itu dijadikan alasan untuk stop (pemberian MBG)," tegas BKH.

Ia meminta Polda NTT agar melakukan penyelidikan terhadap kasus keracunan masal itu. "Kalau dari sisi penegakan hukum musti diselidiki penyebabnya itu apa masalahnya? Itu masalah hukum atau apa?," kata BKH.

Sementara anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Muhammad Nasir Djamil, mengatakan semua vendor atau penyedia MBG harus dievaluasi semua agar kejadian keracunan tidak terulang kembali.

"Mudah-mudahan dievaluasi penyebabnya agar tidak terulang kembali peristiwa itu karena maksud dari MBG itu untuk meningkatkan ketahanan. Sehingga kemudian anak-anak bisa belajar dan berkonsentrasi penuh," kata Nasir.

Menurutnya program MBG merupakan hal yang baru sehingga tidak menutup kemungkinan keracunan itu terjadi. Namun, ia menyayangkan keracunan masal yang dialami oleh para siswa.

"Jadi sekali lagi kami sangat menyayangkan peristiwa itu. Mudah-mudahan bisa dievaluasi sehingga pemberian MBG punya manfaat yang baik," imbuh Nasir.




(mud/mud)

Hide Ads