.webp)
Bupati Gianyar, I Made Agus Mahayastra, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Gianyar yang telah membahas hingga menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025. Sementara itu, DPRD menyoroti beberapa hal, di antaranya, infrastruktur dan transparansi anggaran.
Hal itu disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda Raperda Kabupaten Gianyar tentang RPJMD Tahun 2025-2029 dan Pandangan Umum Fraksi, Senin (21/7/2025).
"Kepada Bappeda, segera sampaikan Peraturan Daerah tentang RPJMD ini kepada Gubernur Bali untuk dievaluasi selambat-lambatnya tujuh hari kerja sejak persetujuan bersama ditetapkan," ucap Agus dalam sambutannya di Ruang Sidang Umum DPRD Gianyar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bupati asal Desa Melinggih, Payangan, Gianyar tersebut juga menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menuntaskan rencana strategis sesuai kewenangan masing-masing sembari tetap saling berkoordinasi. Seluruh dewan dan masyarakat turut diminta mendukung dan mengevaluasi.
Pada kesempatan itu, PDIP, Golkar, Gerindra, dan Demokrat kompak menyepakati raperda tersebut dan akan mendukung eksekusi kebijakan demi kepentingan masyarakat. Kendati demikian, perwakilan Fraksi Golkar, I Gusti Ngurah Ariasa, meminta Agus Mahayastra mengelaborasikan substansi RPJMD terhadap masalah-masalah yang menjadi sorotan.
Di antaranya, infrastruktur jalan dan penataan lalu lintas termasuk parkir dan kemacetan, volume dan infrastruktur pengelolaan sampah, alih fungsi lahan pertanian, regenerasi petani, saluran irigasi yang rusak maupun melemahnya eksistensi subak, gedung-gedung sekolah yang rusak dan tidak layak guna. Kemudian, siswa pendaftar SPMB yang tercecer karena tidak cukup terinformasi, hingga pemeliharaan gedung puskesmas.
"Mohon penjelasan dan tanggapannya, Pak," ucap Gusti Ariasa.
Berikutnya, Asfin Panduwinata sebagai perwakilan Fraksi Demokrat Bersatu juga meminta untuk meninjau kembali kegiatan pemerintah yang bukan menjadi prioritas dan tidak relevan. Menurut Asfin, setiap anggaran yang dibelanjakan harus memberi dampak signifikan bagi masyarakat.
Pemerintah diharapkan fokus pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD juga menjadi tuntutan Asfin. Masyarakat, Asfin berujar, berhak mengetahui alokasi dan penggunaan anggaran.
"Kami mendorong pemerintah mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) terutama dari sektor pariwisata. Peningkatan retribusi dan pajak juga perlu jadi prioritas. Perubahan APBD ini diharapkan jadi momentum sehingga ketergantungan terhadap dana transfer pusat dapat berkurang secara bertahap," tambah Asfin.
Rapat paripurna berikutnya mengagendakan jawaban dari Bupati Agus Mahayastra. Untuk itu, pertanyaan dan rekomendasi dari kedua fraksi baru akan direspons pada rapat berikutnya.
(hsa/hsa)
