.webp)
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Udayana (Unud) meminta pembatalan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Rektorat Unud dengan Kodam IX/Udayana karena berpotensi mengancam kebebasan akademik. Mereka berencana menggelar aksi di Rektorat Unud pada Selasa (8/4/2025).
Salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unud, Dwi Andra, mengakui universitas lain juga melakukan kerja sama serupa. Namun, dia menilai penandatanganan PKS antara Rektorat Unud dengan Kodam IX/Udayana menjadi sorotan karena bertepatan dengan polemik Undang-Undang TNI.
"Mungkin universitas lain memang memiliki perjanjian serupa. Namun, momen saat ini ada pergerakan soal UU TNI yang perlu kami soroti. Salah satunya adalah keistimewaan aparat dalam mengakses pendidikan di Udayana," ujar Dwi Andra di kampus Unud, Sudirman, Denpasar, Selasa (1/4/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para mahasiswa menyoroti pasal-pasal dalam PKS yang dianggap bermasalah. Misalkan Pasal 2-10 yang dinilai memberikan keistimewaan bagi aparat untuk mengakses pendidikan di Unud.
"Secara musyawarah, kami menolak, dan dari seluruh poin yang telah kami bahas, mahasiswa secara keseluruhan menolak PKS ini serta menuntut pencabutannya," imbuh Dwi.
Selain mahasiswa aktif, Aliansi Alumni Mahasiswa Unud juga menyatakan penolakan terhadap PKS tersebut. Mereka menilai PKS tersebut sebagai upaya militerisasi di perguruan tinggi.
Sebelumnya, Presiden BEM Unud I Wayan Arma Surya Darmaputra juga menanggapi PKS antara Rektorat Unud dan Kodam Udayana. Mereka juga menolak TNI mendapatkan data penerimaan mahasiswa baru tanpa alasan yang jelas.
Sebagai institusi pendidikan, Arma berujar, Unud seharusnya tetap netral dan bebas dari kepentingan instansi manapun. Arma khawatir PKS antara Unud dengan Kodam Udayana akan memasukkan paham militerisme di lingkungan kampus.
"Kerja sama ini berpotensi membatasi kebebasan akademik serta membuka ruang bagi politisasi dalam kegiatan akademik yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan yang menjadi landasan pendidikan tinggi," jelas Arma, Minggu (31/3/2025).
Penjelasan Rektorat Unud dan Kodam Udayana
Ketua Unit Komunikasi Publik Unud, Ni Nyoman Dewi Pascarani, mengatakan belum ada realisasi apa pun dari PKS dengan Kodam Udayana. Ia menyebut PKS itu adalah penjajakan kerja sama setelah Rektor Unud dijabat I Ketut Sudarsana.
"PKS itu belum dimulai. Belum ditentukan pelaksanaanya karena rektornya baru berganti waktu itu, kami perkuat kerja sama dengan pelbagai pihak. TNI, Kejati Bali, Gubernur Bali, dan yang lain-lain," kata Dewi dalam keterangannya, Minggu.
Dewi mengatakan pelaksanaan kerja sama itu rencananya diisi dengan kuliah umum dari tokoh TNI tentang kebangsaan, pelatihan bela negara bersifat non-militeristik. Kemudian, program pengabdian masyarakat bersama di bidang ketahanan pangan dan teknologi tepat guna, peningkatan kapasitas SDM prajurit aktif melalui akses ke program S1, S2, dan S3 di Unud.
Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) IX/Udayana, Kol Inf Agung Udayana, juga menampik ada intervensi militer yang akan dilakukan melalui PKS dengan Unud. Menurutnya, personel Kodam Udayana jika mendaftar menjadi mahasiswa Unud adalah dalam rangka memperdalam ilmu.
"Kami kuliah itu untuk memperdalam ilmu. Tidak untuk menebarkan militerisme atau apa pun," kata Agung.
Agung mengatakan TNI AD akan tetap mematuhi dan mengikuti Tri Dharma Perguruan Tinggi. Ia menyebut pendaftaran personel Kodam Udayana sebagai mahasiswa juga akan melalui mekanisme yang berlaku di kampus Unud.
(iws/iws)
